ROKAN HILIR (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus berkomitmen dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kadiskominfotiks) Rohil melalui Sekretaris Dinas, Juliandra, yang menyatakan bahwa berbagai layanan digital di lingkungan Pemkab Rohil saat ini tetap berjalan optimal menggunakan aplikasi yang telah tersedia. Rabu, 04/02/2026.
Juliandra menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi digital menjadi tulang punggung dalam memantau kinerja dan administrasi pemerintahan. Salah satu yang menjadi andalan adalah Aplikasi Sialang (Sistem Informasi Laporan Fisik dan Keuangan), yang berfungsi memantau laporan fisik dan keuangan secara digital guna memastikan transparansi dan akurasi data.
“Selain Sialang, kita tetap konsisten menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai aplikasi utama dari Kemendagri untuk proses perencanaan dan penganggaran, termasuk penyusunan dokumen RKPD,” ujar Juliandra. Lebih lanjut, ia merincikan sejumlah aplikasi strategis lainnya yang aktif digunakan, antara lain: Web Aksi Bangda Kemendagri: Digunakan oleh Bapperida Rohil untuk integrasi data percepatan penurunan stunting.
Aplikasi Srikandi: Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi untuk administrasi surat-menyurat elektronik. Simatrik: Sistem Kerja Sama Media secara Elektronik yang telah meraih penghargaan dalam mendukung publikasi kegiatan pemerintah daerah. Sertifikat Elektronik BSrE-BSSN: Digunakan untuk legalitas penandatanganan dokumen resmi secara elektronik agar lebih aman dan efisien.
Tahun 2025, transformasi digital di Rohil semakin diperkuat dengan hadirnya inovasi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bapenda Rohil kini memperkenalkan aplikasi "Kesatria Bijak", sebuah sistem manajemen pengelolaan tata kelola pajak berbasis digital.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai menerapkan aplikasi Simpegnas untuk sistem absensi PNS dan ASN.
“Beberapa OPD lain juga sudah mulai mengoperasikan sistem aplikasi khusus untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat,” tambahnya. Upaya Pengaktifan Internet Satu Pintu Terkait infrastruktur penunjang, Juliandra mengakui bahwa implementasi sistem jaringan internet satu pintu saat ini masih menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, pihaknya terus berupaya mencari solusi terbaik agar konektivitas di seluruh OPD kembali maksimal dalam waktu dekat. “Kami tetap berupaya dalam waktu dekat ini untuk mengaktifkan kembali internet di seluruh OPD. Hal ini krusial agar ekosistem SPBE tetap berjalan lancar dan pelayanan publik tidak terhambat,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Rokan Hilir optimis indeks SPBE daerah akan terus meningkat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan akuntabel.
