PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama RI, Basnang Said, mendorong pondok pesantren di Riau memperkuat tata kelola dan menjadi teladan dalam pendidikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Pondok Pesantren Se-Provinsi Riau Tahun 2026 di Aula Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Pekanbaru, Kamis (20/8/2026).
Rakor yang digelar Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tersebut diikuti sedikitnya 300 pimpinan dan utusan pondok pesantren dari berbagai kabupaten/kota di Riau.
Basnang mengatakan, jumlah pesantren di Riau yang kini mencapai lebih dari 500 lembaga harus diiringi dengan pengelolaan yang profesional. Pesantren juga diharapkan menjadi teladan dalam menjaga kebersihan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan aman bagi anak.
“Harapan kita untuk Pesantren Riau yang jumlahnya lima ratus lebih ini, pertama tentu kita berharap bahwa Pesantren Riau adalah pesantren yang menerapkan manajemen yang bagus,” ujar Basnang.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap masa depan anak dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bagian penting yang harus dijaga seluruh pesantren.
“Menjadi teladan dalam menjaga kebersihan, menjaga pesantren yang lebih ramah kepada anak-anak, tidak mencederai masa depannya anak-anak. Dan yang paling penting adalah agar tidak ada pesantren yang berdiri melawan NKRI. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Basnang juga menjelaskan arah kebijakan pemerintah setelah hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren sebagai unit eselon I tersendiri di Kementerian Agama. Menurutnya, perubahan struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pengembangan pesantren, termasuk melalui peningkatan anggaran yang dapat menjangkau daerah.
“Itu kan kita belum tahu siapa nanti eselon satunya, tetapi paling tidak bahwa kita berharap setelah menjadi unit eselon satu pertama tentu dukungan anggaran sangat kita harapkan agar anggaran itu bisa juga tersampaikan ke kabupaten kota dan kemudian juga ke Kantor Wilayah Kementerian Agama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PAPKIS Kanwil Kemenag Riau, Syahrudin, membuka rakor tersebut mewakili Kepala Kanwil Kemenag Riau yang berhalangan hadir karena agenda lainnya. Ia mengapresiasi antusiasme para pimpinan pondok pesantren yang datang dari berbagai daerah, termasuk Panipahan dan Indragiri Hilir.
Syahrudin menyebut kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren menjadi momentum penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, sarana prasarana, serta kualitas lulusan pesantren di Riau.
“Artinya kita tidak lagi di bawah Dirjen Pendidikan Islam tapi sudah merupakan Dirjen tersendiri. Ada harapan-harapan kita di sana tentu terkait dengan bagaimana mutu pesantren kita ke depan, bagaimana sarana prasarana pesantren kita ke depan, dan bagaimana lulusan alumni pesantren kita ke depannya,” ujar Syahrudin.
Rakor tersebut juga membahas penyediaan sarana dan prasarana pesantren yang disampaikan Evi Yanti selaku ketua tim. Materi tersebut menjadi bagian dari pembahasan penguatan tata kelola dan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan di lingkungan pesantren.
Selain itu, Jon Efendi selaku Ketua Tim Pondok Pesantren menyampaikan materi terkait penguatan sistem pendidikan formal di lingkungan pesantren, meliputi Satuan Pendidikan Muamalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), dan Ma’had Aly.
Rakor juga diisi dengan sosialisasi jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi ustadz oleh jajaran pimpinan BPJS.
Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Kementerian Agama dengan UNPRI terkait pemanfaatan jalur pendidikan tinggi bagi santri Riau. Melalui kerja sama tersebut, santri hafiz Al-Qur’an 30 juz mendapatkan pembebasan SPP 100 persen hingga selesai kuliah, sedangkan hafiz 15 juz memperoleh potongan SPP sebesar 50 persen hingga menyelesaikan pendidikan.(*)
Listrik Indonesia
