PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama organisasi masyarakat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) guna mengusut dugaan penyalahgunaan dan kebocoran distribusi Solar subsidi. Usulan tersebut mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Riau di Pekanbaru pada Rabu (23/9/2026) guna merespons maraknya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Komisi IV, serta perwakilan GMKR, GEMA, LMB, Hiswana Migas Riau, TNI, dan Kepolisian. Langkah penegakan hukum dianggap prioritas ketimbang sekadar menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menegaskan pihaknya akan segera menyurati Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait untuk merealisasikan pembentukan Satgas tersebut.
"Secepat mungkin akan disuratin Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait," kata Parisman Ihwan di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026).
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, berharap pembentukan Satgas dapat terealisasi dalam waktu singkat. Menurutnya, masalah antrean dan kelangkaan Solar subsidi sudah sangat meresahkan serta membebani aktivitas harian masyarakat.
"Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus, karena kelangkaan ini kita rasakan sehari-hari. Sampai sekarang belum juga terurai masalahnya," kata Ma'mun Solikhin.
Ma'mun menambahkan bahwa persoalan distribusi Solar subsidi tidak dapat diselesaikan jika setiap instansi berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengurai rantai masalah dari hulu hingga hilir.
DPRD Riau turut menyoroti tingginya disparitas harga antara Solar subsidi dan BBM nonsubsidi seperti Dexlite yang memicu pergeseran konsumsi. Selain itu, penggunaan sistem barcode pada kendaraan mewah jenis Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner juga dipertanyakan efektivitasnya.
"Yang kita heran mengapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga," ujar Ma'mun.
Legislator PDIP ini juga mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan Solar subsidi oleh sektor industri skala besar di Riau. Peralatan berat, mesin pabrik, hingga modus "pelangsiran" BBM menggunakan kendaraan tertentu disinyalir turut memperparah kelangkaan.
"Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang," tuturnya.
Terkait wacana penambahan kuota, DPRD Riau secara tegas memilih untuk menunda usulan tersebut sebelum audit dan penertiban distribusi dilakukan. Penambahan kuota dinilai sia-sia jika titik kebocoran dan penyelewengan di lapangan tidak ditutup terlebih dahulu.
"Teman-teman yang lain, ini tidak perlu, karena sudah cukup sebenarnya. Cuma ada penyelewengan itu," ungkap Ma'mun.
"Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus," lanjutnya.
Pengawasan di area SPBU juga disoroti, terutama menyangkut kendala jaringan sistem digital dan operasional CCTV di daerah terpencil. Namun, Ma'mun menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan BBM tidak boleh terhenti saat keluar dari gerbang SPBU saja.
"Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah keluar ke mana-mana, dia enggak punya tanggung jawab," pungkas Ma'mun.
Melalui Satgas terpadu ini, pola pengawasan yang selama ini melekat pada Dinas ESDM diharapkan dapat diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah konkret ini ditargetkan mampu memetakan titik rawan sekaligus menindak oknum yang menyelewengkan hak masyarakat.
Listrik Indonesia
