DUMAI (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kota Dumai menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pascabencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Kota Dumai, Senin (28/9/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai ini menjadi pijakan penting dalam menggeser fokus penanganan, dari fase tanggap darurat menuju pemulihan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat secara terukur.
Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I), H. Muhammad Yunus, hadir memimpin dan membuka rapat koordinasi tersebut.
Turut hadir unsur Forkopimda meliputi Kabag Ops Polres Dumai dan Pasiops Kodim 0320/Dumai, para Kepala Perangkat Daerah, Camat Sungai Sembilan, Camat Medang Kampai, Camat Dumai Timur, Ketua RAPI 0406 Kota Dumai, serta undangan lainnya.
Dalam sambutan dan arahannya, Asisten I Sekdako Dumai H. Muhammad Yunus menegaskan pentingnya konsolidasi data serta kerja sama lintas sektor agar dampak yang dirasakan masyarakat akibat karhutla dapat ditangani hingga tuntas.
"Data dan lokasi terdampak harus jelas. Kita perlu melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap wilayah yang terbakar, masyarakat yang terdampak, kondisi lingkungan, serta fasilitas umum maupun infrastruktur yang mengalami gangguan," ujar Muhammad Yunus.
Menurutnya, data tersebut harus menjadi satu data bersama yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder dalam menentukan intervensi pascabencana.
Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah terkait jajaran kecamatan dan kelurahan, bergerak cepat menindaklanjuti kebutuhan riil warga di lapangan.
"Jangan sampai setelah api padam, masih ada masyarakat yang menghadapi kesulitan tetapi tidak terdata. Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi juga seberapa cepat kita memulihkan masyarakat, lingkungan, dan wilayah yang terdampak," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Dumai, Wahyu Wicaksono, S.IP., M.Si., menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras memadamkan Karhutla di Kota Dumai.
Namun, ia menekankan bahwa berhentinya api bukan berarti berakhirnya tugas penanggulangan bencana.
"Kita baru saja melewati fase penting dalam penanganan Karhutla di Kota Dumai. Namun demikian, berakhirnya api bukan berarti berakhirnya tugas. Setelah fase tanggap darurat dan pengendalian api, kita memasuki tahapan yang tidak kalah penting, yaitu pemulihan pascabencana," ungkap Wahyu Wicaksono.
Wahyu menjelaskan bahwa pemulihan pascabencana merupakan kunci utama agar Kota Dumai tidak mengalami kejadian serupa pada musim kemarau mendatang.
BPBD Kota Dumai telah menyusun peta jalan penanganan pascabencana berbasis prioritas waktu, mulai dari pemulihan medis dan audit inventarisasi lahan pada bulan pertama, konstruksi infrastruktur pembasahan gambut pada bulan ketiga, hingga evaluasi kepatuhan dan revegetasi area prioritas.
"Penanganan pascabencana adalah kunci utama agar kita tidak jatuh di lubang yang sama di musim kemarau mendatang. Pemulihan lingkungan adalah bentuk kesiapsiagaan permanen. BPBD tidak dapat bekerja sendiri, kita membutuhkan sinergi Pentahelix yaitu pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat," pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menyepakati sejumlah langkah konkrit, di antaranya penyusunan data dan peta wilayah terdampak Karhutla 2026, pengkajian kebutuhan pascabencana multi-sektor, pembagian peran dan tanggung jawab penanganan antarinstansi, hingga penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah gambut secara berkelanjutan.
Listrik Indonesia
