ROKAN (RIAUSKY.COM) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riwansyah, S.STP., menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan permintaan jatah atau pungutan oleh pihak dinas dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah tidak benar. Ia meminta masyarakat menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara kritis serta mengedepankan verifikasi sebelum menarik kesimpulan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rokan Hilir, Riwansyah, S.STP., menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan pungutan dalam program revitalisasi sekolah tidak benar. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Rohil di Aula Disdikbud Rohil, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026). Riwansyah meminta masyarakat untuk kritis dan mengedepankan verifikasi.
Penegasan tersebut disampaikan Riwansyah dalam rapat bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir yang berlangsung di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi pihak dinas untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program sekaligus mempertegas pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan penerima bantuan.
Menurut Riwansyah, program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaannya, dana bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima, sedangkan Disdikbud Rohil menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program.
“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan. Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,”
— Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Riwansyah, S.STP
Dalam pertemuan di Aula Disdikbud Rohil, Plt Kadisdikbud Rohil Riwansyah, S.STP., menjelaskan bahwa dana revitalisasi sekolah yang merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima. Disdikbud Rohil menegaskan fungsi mereka hanya sebagai pengawas dan tidak terlibat dalam pengelolaan dana, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan. Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,” tegas Riwansyah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, program revitalisasi memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan di Rokan Hilir untuk memperbaiki fasilitas belajar yang diperlukan guna menunjang proses pendidikan. Tercatat sekitar 80 sekolah, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP), memperoleh manfaat dari program tersebut.
Sejumlah Kepala Sekolah Berikan Klarifikasi
Keterangan Riwansyah mengenai mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana revitalisasi turut diperkuat oleh pernyataan sejumlah kepala sekolah penerima manfaat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menyampaikan pengalaman masing-masing terkait penerimaan bantuan dan pelaksanaan pekerjaan di sekolah.
Kepala TK Attabi’in menyatakan bahwa dana revitalisasi diterima langsung oleh pihak sekolah secara utuh. Ia menjelaskan, progres pekerjaan fisik di sekolahnya telah mencapai sekitar 95 persen. Berdasarkan pengalamannya, tidak terdapat pungutan dari pihak Disdikbud Rohil dalam pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Saringah, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi, menyampaikan apresiasi atas arahan dan pendampingan yang diberikan Disdikbud Rohil. Ia menegaskan bahwa penyaluran dana berlangsung secara transparan dan tidak disertai pungutan oleh pihak kabupaten.
Pernyataan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam (Kuba). Ia membantah adanya pungutan sebagaimana isu yang beredar di media sosial dan menjelaskan bahwa pengelolaan dana serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh pihak sekolah secara swadaya.
Berbagai keterangan tersebut disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman sekolah penerima bantuan. Meski demikian, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi aspek penting yang perlu dijaga dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari penggunaan anggaran hingga penyelesaian pekerjaan fisik.
Masyarakat Diminta Mengutamakan Verifikasi
Pada akhir pertemuan, Riwansyah mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, terutama apabila informasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap pelaksanaan program pemerintah. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan instansi terkait untuk memperoleh penjelasan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta seluruh kepala sekolah penerima manfaat agar melaksanakan program revitalisasi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga oleh kualitas hasil pekerjaan dan manfaat nyata yang dirasakan oleh peserta didik serta lingkungan sekolah.
Selain itu, Riwansyah mengajak seluruh satuan pendidikan dan elemen masyarakat untuk bersinergi mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles.
“Jangan ada lagi kita menduga-duga. Apabila ada informasi yang kurang baik, silakan datang langsung untuk mengonfirmasi ke Disdikbud Rohil atau menghubungi saya melalui telepon. Mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial,” pungkasnya.
Melalui komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan program revitalisasi sekolah diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.
Listrik Indonesia
