Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPj Gubernur Riau 2016

 

PEKANBARU, (RIAUSKY.COM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan Paripurna  terkait Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi dan Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau 2016, Kamis (6/4/2017).

 

Bersamaan dengan itu, juga dilaksanakan Paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi Atas Pendapat Kepala Daerah Terhadap Reperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

 

Pelaksanaan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli didampingi Wakil Ketua DPRD Sunaryo dan dihadiri 26 anggota DPRD Provinsi Riau juga Sekretaris Daerah, Ahmad Hijazi.

 

Terkait jawaban pemerintah tentang pandangan umum Fraksi terhadap LKPj, Hijazi menguraikan satu per satu berdasarkan pandangan fraksi. Dimulai dari jawaban atas pertanyaan Partai Golkar yang disampaikan oleh H Masgaul Yunus. 

 

Hijazi, dalam kesempatan mewakili Gubernur Riau menyebutkan terkait  tingkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas anggaran pendapatan mengatakan kalau pemerintah setuju dan sependapat dengan Fraksi Partai Golkar. 

 

Dia mengatakan terjadi penurunan terhadap kinerja anggaran, tidak terlepas dari kondisi perekonomian secara keseluruhan yang disebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.

 

Karena itulah, saat ini, Pemprov Riau melakukan upaya jemput bola untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya mengejar wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

 

Dikatakan hijazi yang membacakan pidato Gubernur Riau, pelaksanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 mengacu pada RPJM Provinsi Riau tahun 2014-2019 yang memuatkan visi Propinsi Riau yaitu terwujudnya Propinsi Riau yang maju, masyarakat yang sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan dan tersediannya lapangan kerja, serta pemantapan Aparatur Pemerintah.

 

Di bidang kesehatan, Pemprov Riau, sebut Hijazi,  telah melakukan upaya-upaya dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan sebagai visi dan misi Pemprov. Riau. Untuk mewujudkan target ataupun realisasi dari program Pemerintahan Daerah diperlukan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya secara kualitas. Tentu hal tersebut ditunjang dari hal etika dan kedisiplinan. 

 

Pemprov Riau, sebut Hijazi, selalu melakukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan, termasuk dengan cara secara rutin melakukan pembinaan melalui upacara, memberikan sanksi terhadap jajaran yang melanggar aturan. 

 

Melalui Satpol Pamong Praja, Pemprov Riau berupaya meningkatkan kedisiplinan pegawai sehingga apa yang menjadi beban kerja bisa dimaksimalkan.

 

Sebagai catatan, dengan peningkatsan kinerja tersebut, pemerintah juga menargetkan bisa merealisasikan peningkatan serapan APBD sehingga hasilnya bdenar-benar terserap untuk kebutuhan masyarakat. 

 

Sebagai catatan, sebut Hijazi lagi, tahun 2015, SILPA mencapai Rp3,3 triliun. Sementara tahun 2016 tinggal berkisar Rp1,7 triliun. ''kita berharap, ke depan, SILPA ini benar-benar tidak ada lagi dan APBD terserap secara menyeluruh,'' kata dia. 

 

 

Sedangkan terkait pandangan umum Fraksi PDI-P, yang disampaikan  Sugeng Pranoto, SH, MH, Hijazi menyebutkan bahwa secara prinsip, program pembangunan yang dilaksanakan harus terintegrasi dan dilaksanakan secara terpadu. 

 

Hijazi juga menyebutkan, rendahnya serapan anggaran pada APBD 2016, tidak murni hanya disebabkan rendahnya kinerja, namun juga disebabkan beberapa faktor, salah satunya kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran. Adapun satker dengan kinerja rendah, disebutkan Hijazi, tetap dilakukan evaluasi  dengan harapan ke depan, tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap.

 

''Memang ada beberapa satker yang kinerjanya lemah. Namun, ada juga yang memang tidak bisa melaksanakan kegiatan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki,'' ujar Hijazi dihadapan anggota DPRD juga pimpina satker yang hadir. 

 

 

 Bisa dilihat pengelolaan Keuangan Daerah APBD kinerjanya masih jauh dari harapan, dengan realisasinya hanya 84,19 %, belum lagi kebiasaan Silva tahun 2016 (2 triliun) padahal Dana Mengendap di Bank (Periode Desember 2016 mendapat peringkat ke-3 se-Indonesia kategori Pemprov. dengan simpanan terbesar di Perbankan yaitu dengan nilai sebesar Rp. 2,32 triliun.

 

Periode Agustus 2016 diperingkat ke-4 dengan nilai sebesar Rp. 2,867 triliun). Sesuatu yang tidak membanggakan tentunya. Mengenai realisasi tahun 2016 Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Modal masing-masing 84,19% dan 87,15 %, padahal keduanya vital. Disamping itu, Evaluasi Kinerja Kementrian atau Lembaga dan Pemerintahan Propinsi tahun 2015 yang di paparkan di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) memposisikan Pemprov. Riau diposisi 25 dengan nilai 54,73 dan memperoleh predikat CC artinya cukup. Atas tidak optimalnya realisasi Bansos. Kendala ada pada syarat pencairan dari calon penerimaan tidak lengkap. Kenyataannya persoalan justru datang dari Pemprov. Riau sendiri.Banyak calon penerimaan Bansos telah melengkapi persyaratan sebagaimana diminta pada pengajuan usulan sebagaimana Permendagri no. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos. Akan tetapi, tidak juga bisa direalisasikan dengan alasan kendala waktu, biaya dan tenaga verifikasi dan alasan lain yang cenderung dibuat-buat. Padahal dalam Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah menyinggung bahwa Pendekatan Pembangunan terkonsentrasi pada rakyat sebagai subjek dan berorientasi pemberdayaan. Adapun Bansos merupakan wujud pemberdayaan peran masyarakat.

 

Terkait banyaknya warga yang kesulitan mendapatkan dana hibah atau bansos, Hijazi menyebutkan kalau hal tersebut dilakukan mengacu pada ketentuan yang sudah ada terkait prosedur dan ketentuan pengalokasin dana bansos. 

 

''Bila persyaratannya terpenuhi, kita pasti akan alokasikan. anmun, bila tidak, tentunya pemerintah tidak akan melanggar ketentuan yang sudah ada,'' kata dia. 

 

Sementara itu, terkait dengan masukan dari DPRD tentang keberlanjutan program pembangunan berbasis tema, seperti Riau The Homeland of Malay dan Riau Go.IT, disebutkan Hijazi, adalah bentuk dari fokus program pengembangan yang dilakukan pemerintah.

 

Riau The Homeland of Malay diimplementasikan dengan meningkatkan potensi pariwisata di beberapa agenda wisata bertaraf internasional seperti Bekudo Bono, bakar Tongkang, Pacu jalur dan beberapa agenda lainnya. 

 

Sementara untuk penyelenggaraan Riau Go.IT, saat ini implementasinya sudah sampai pada tahap aplikasi, dimana saat ini, seluruh satuan kerja berkewajiban menerapkan teknologi IT dalam peningkatan kinerja, termasuk diantaranya dengan menempatkan personel profesional di bidang IT untuk mendukung program ini di tiap-tiap satker.

 

Sementara itu, terkait Pandangan umum Fraksi Demokrat yang sebelumnya disampaikan anggota DPRD, Nasril SAg, MA, Hijazi menyebutkan, dalam menjalankan fungsi penataan sektor keuangan, Pemprov Riau menggunakan prinsip Good Financial Governance, dimana ini diimplementasikan melalui sistem keuangan daerah yang mengacu pada sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, menekan angka kemiskinan, juga menekan angka penangguran.

 

Hijazi juga menyebutkan, kalau meningkatnya jumlah pengangguran di Riau tidak terlepas dari tingginya arus migrasi yang masuk ke Riau. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya lapangan pekerjaan juga meningkatnya angka penangguran dan kemiskinan. 

 

Kondisi ini, lanjut dia, juga diperparah dengan merosotnya harga minyak mentah di pasar dunia yang berimplikasi pada penurunan harga CPO dewasa ini. 

 

Karena itulah, sebut Hijazi, saat ini, Pemprov Riau giat berkoordinasi untuk bisa meningkatkan potensi penerimaan daerah dengan membuat prioritas program jangka panjang yang bisa menjaga stabilitas keuangan dan daya beli masyarakat. 

 

Pariwisata, sektor perdagangan dan jasa, industrialisasi menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat.

 

Hijazi juga sempat menyinggung tentang arahan DPRD supaya pemerintah memperhatikan kinerja BUMD, dimana, saat ini, pemerintah juga berharap memiliki perusahaan daerah yang sehat dan berdaya. 

 

Karena itulah, seluruh BUMD yang ada saat ini akan diaudit investigasi sehingga ke depan bisa menjadi komponen yang mendukung peningkatan penerimaan daerah. 

 

Terakhir, saat menjawab pandangan umum Fraksi Nasdem hanura, Hijazi menyebutkan bahwa penyusunan APBD semaksimal mungkin dilaksanakan berdarakan prodiritas kebutuhan masyarakat dan memang harus pro terhadap rakyat. 

 

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penentuan anggota Pansus DPRD terkait LKPj dan pemilihan ketua  Pansus. 

 

Selepas itu, juga dilaksanakan Paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi Atas Pendapat Kepala Daerah Terhadap Reperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

 

Dalam paripurna ini, seluruh Fraksi berharap Reperda  yang menjadi inisiatif DPRD ini bisa terealisasi dalam membangun ekossistem keolahragaan yang juga positif dan sportif yang bermuara pada sistem keolahragaan yang profesional  dan berprestasi.

 

Tampak membacakan jawaban fraksi, juru bicara Fraksi Nasdem Hanura yang dibacakan Suhardiman Amby, Fraksi PPP oleh M Arfah juga juru bicara fraksi lainnya di DPRD. (R-02/Advertorial)