PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau menilai sisa waktu yang sedikit untuk merealisasikan anggaran daerah sangat berisiko terutama bagi kalangan pengusaha yang ikut pada tender proyek pemerintah.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan meskipun anggaran perubahan pada APBD Riau diusulkan naik menjadi Rp11,83 triliun, sisa waktu untuk menjalankan anggaran tersebut sangat sedikit.
“APBD Riau sangat sulit untuk digunakan secara efektif, apalagi waktu yang bersisa sampai akhir tahun anggaran sudah sangat pendek, jadi dampak ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan anggaran daerah juga bakal tidak optimal,” katanya, Rabu (11/11).
Dengan pendeknya masa realisasi ini, yaitu hanya sekitar satu bulan hingga Desember, kalangan pengusaha yang bertumpu pada tender proyek pemerintah akan dihadapkan pada risiko hukum.
Maksud risiko hukum tersebut kata Wijat, yaitu bila pengusaha pemenang tender harus menjalankan anggaran dengan waktu yang sangat terbatas.
Bila terjadi kendala di lapangan, pengusaha harus menanggung kerugian, hukuman, atau penalti akibat tidak bisa merealisasikan proyek.
Akibatnya, pelaku usaha saat ini memilih untuk ekstra hati-hati bila ikut dalam tender proyek pemerintah.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan ancaman hukuman akibat mepetnya waktu untuk merealisasikan anggaran tersebut.
“Andaipun waktu realisasi anggaran itu cukup, bisa saja mendorong kegiatan ekonomi daerah. Tetapi seperti yang semua tahu, realisasi anggaran murni sekarang masih rendah,” katanya.
Sebelumnya Pemprov Riau mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau 2015 bertambah 6,59% atau menjadi Rp11,83 triliun. (R02)
Listrik Indonesia
