PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai pemerintah Provinsi Riau gagal memaksimalkan serapan anggaran bagi kemaslahatan masyarakat Riau secara merata.
Fitra masih mennilai anggaran Riau masih cenderung habis untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar substansi kemaslahatan rakyat.
Koordinator Fitra Riau, Usman mengatakan pemerintah masih gagal mengejawantahkan tanggungjawabnya untuk memakmurkan rakyat dengan program-program kerja yang telah dibuat.
"Kita masih yakin bahwa pemerintah masih gagal dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam tiap program kerja yang mereka laksanakan. Karena sejauh ini program yang mereka buat sifatnya hanya bersifat seremonial saja ketimbang program yang menyentuh langsung pada masyarakat," jelas Usman.
Klaim pemerintah telah berhasil mencapai target serapan anggaran sebesar 68 persen dianggap Usman bukan sebagai sebuah keistimewaan. Usman menilai dengan serapan anggaran tersebut Provinsi Riau masih terbilang rendah serapan anggaran ketimbang dengan provinsi lainnya.
"Anggaran yang sudah terserap pun kita menilainya terkesan sangat dipaksakan. Serapan tersebut melonjak drastis hanya pada akhir tahun anggaran dengan kegiatan SKPD-SKPD yang menggelar kegiatan seremonial di hotel-hotel tanpa menyentuh substansi kepentingan bagi masyarakatnya," jelasnya.
Usman mempertanyakan indikator keberhasilan pemerintah, karena harus ada indikator yang terukur bahwa sebuah kinerja itu dikatakan berhasil.
Jika ukuran keberhasilan pemerintah dalam menyerap anggaran hanya diukur dari anggaran yang dihabiskan maka pemerintah lupa esensi tugasnya bukan hanya untuk sekedar menghabiskan anggaran tanpa melihat ketepatgunaannya.
"Kalau sekedar menghabiskan siapapun bisa, bahkan sebelum habis tahun anggaran pasti bisa, tapi apakah seperti itu ukurannya. Kalau kita menilai keberhasilan itu dari seberapa besar dampak pembangunan itu langsung dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya. (ROC/R02)
Listrik Indonesia
