PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Wali kota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT baru saja menerima laporan, perihal adanya oknum yang 'bermain' dalam kutipan retribusi pasar di Jalan Teratai, Alimudin dan Seroja.
"Terus terang saja, ada pribadi dan oknum-oknum yang bermain sebenarnya. Dan dilaporkan ke saya ternyata kutipannya menggiurkan sekali. Padahal kalau mereka masuk ke pasar resmi yang kita buat, jauh lebih murah dari pada dia bayar liar ke oknum itu," ungkap Firdaus.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menyediakan dua pasar resmi untuk pedagang yaitu Gedung C di Pasar Senapelan dan Pasar Higienis di belakang Pasar Kodim.
Namun hingga kini banyak pedagang yang masih enggan untuk pindah karena sepinya pembeli.
Orang nomor satu di Pekanbaru ini tampak gusar mengapa pedagang lebih percaya kepada oknum untuk membayar retribusi.
"Kita sudah sediakan tempat yang bagus kok nolak. Yang disesalkan kenapa mereka (PKL,red) lebih percaya sama oknum, bayar retribusi yang tidak jelas itu dari pada pemerintah yang sudah menyediakan tempat untuk mereka," imbuhnya.
Firdaus juga mengatakan, ia telah menegaskan kepada dinas terkait dan tim yustisi agar bulan Agustus ini seluruh pedagang di Jalan Teratai, Alimudin dan Seroja sudah pindah ke pasar resmi yang disediakan pemerintah. "Saya minta Agustus ini sudah harus beres," ujarnya.
Lanjutnya, selama ini imbauan yang dilakukan ke pedagang hanya berupa persuasif dan bersifat kesadaran sendiri serta diikuti dengab imbauan tertulis sebanyak tiga kali.
"Tapi sekali bergerak, itu harus bersih semua. Kalau masih ada juga di jalan itu yang jualan, tidak akan selesai dan tidak akan tertib. Jadi saya minta dinas teknis bersama tim yustisi dan semua organisasi pedagang untuk sama-sama bergeraklah," ungkapnya.
Firdaus juga menuturkan, Pemko Pekanbaru akan memberi keringanan pembayaran retribusi kepada pedagang yang mau pindah ke pasar resmi. Keringanan tersebut akan diberikan pada bulan-bulan pertama.
"Untuk awal ini di Gedung C Pasar Senapelan itu saya minta ke pengelola Senapelannya untuk memberi keringanan ke padagang. Keringanannya berapa, tergantung kesepakatan dinas teknisnya. Yang penting asal nanti subsidinya itu pemerintah bisa bayar listriknya," tutupnya. (R05)
Listrik Indonesia
