DPRD Sepakati APBDP Rohil Rp2,798 Miliar

Pembahasan anggaran perubahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tuntas dilaksanakan. Selasa (13/10/2015), DPRD mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015 menjadi Rp2,798 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp45 miliar dari anggaran murni.

Proses pengesahan dilakukan di gedung DPRD di Badan Siapi-api dan dihadiri oleh seluruh fraksi, juga Wakil bupati Rokan Hilir, Erianda SE. Dalam pandangan umum fraksi, sebelum pengesahan APBDP, fraksi-fraksi  berharap pemerintah dapat memaksimalkan realisasi pencapaian kegiatan melalui satuan kerja, sehingga anggaran daerah bisa terserap dengan optimal.

Ketua Badan anggaran, Darwis Syam dalam penjelasannya menyebutkan, belanja daerah yang diusulkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp2,93 triliun yang terdiri dari belanja langsung Rp1,09 triliun dan belanja tidak langsung senilai Rp134 miliar.

Namun, disebutkan dia, tahun ini terjadi sejumlah fluktuasi yang menyebabkan terjadi beberapa kondisi dimana belanja daerah harus mendapat penyesuaian. Darwis menyebutkan, realisasi PAD mengalami penurunan hanya berkisar Rp79 miliar atau sekitar 17 persen," ujar Darwis.

Begitupun untuk realisasi pendapatan dati dana perimbangan, mengalami  penurunan turun sebesar Rp134 miliar dan pendapatan lain yang sah meningkat menjadi Rp137 miliar. Adapun pembiayaan daerah sesuai hasil audit BPK sebesar Rp751 miliar.

Dari total tersebut, APBD murni tahun 2015 yang disetujui adalah sebesar Rp2,738 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar Rp45 miliar sehingga pada APBD Perubahan total belanja daerah menjadi Rp2,798 triliun.


Mengingat waktu serapan APBD Perubahan yang hanya tinggal 2 bulan lagi, Darwis mengemukakan bahwa berdasarkan pandangan beberapa fraksi diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Plus dan Fraksi Nurani Nasionalis Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memunculkan lagi program kegiatan tahun ini yang tidak sempat dikerjakan ketahun 2016.

Sementara itu, Wakil Bupati Rohil, Erianda,SE selepas paripurna mengingatkan seluruh satuan kerja untuk memaksimalkan kinerja. Hal tersebut tersebab masih ada beberapa satuan kerja yang realisasi pekerjaan dan serapan anggarannya tidak maksimal.
Erianda menilai hal tersebut sebagai bentuk rendahnya kinerja. Menurut dia, Kegagalan satuan kerja dalam menuntaskan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Dana yang telah dialokasikan dalam belanja daerah ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, ini berarti terjadi uang menganggur.

''Saya minta, pimpinan satuan kerja, bekerja memaksimalkan kinerja,''harap dia.(R06)