PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengkritik belanja pegawai tidak langsung Pemprov Riau dan menilai tidak berpihak pada masyarakat.
"Proporsi belanja ada ketimpangan, belanja daerah masih didominasi belanja rutin pegawai yang mencapai 60 persen. Sementara belanja modal pembangunan untuk masyarakat hanya sekitar 40 persen," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati, Jum'at (13/11)
Lebih lanjut disampaikannya, bahwasanya ada belanja untuk kepentingan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah 30 persen. Hal ini menurutnya kontradiktif dengan politik anggaran yang harus ditekankan pengalokasiannya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
"Ini seharusnya dinikmati masyarakat melalui alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan serta pemberantasan kemiskinan," paparnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Fraksi PKB, Yusuf Sikumbang, belanja tidak langsung yang hanya banyak tersedot untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan kegiatan birokrasi.
"Kenaikannya cukup besar yakni 56,89 persen. Belanja langsung yang jadi hajat hidup orang banyak turun 28 persen. Akan tetapi belanja pegawai naik Rp11 miliar," ungkapnya.
Menuturnya, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum akomodatif terhadap kepentingan rakyat banyak. Bahkan ia juga menilai pemprov lebih mengedepankan kesejahteraan aparatur semata.
Sedangkan anggota Fraksi Nasdem Hanura Muhammad Adil mengatakan, memang dapat memberikan tambahan bagi penghasilan PNS berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD Provinsi Riau. Namun, hal tersebut harus diperuntukkan berdasarkan prestasi kerja, tempat kerja, dan profesinya.
"Tentunya harus dilakukan penghematan pos belanja pegawai dan sarana aparatur. Ini tidak memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat, harusnya dialokasikan ke belanja langsung," tutup Adil. (R02)
Listrik Indonesia
