JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Jika tak dikendalikan, inflasi yang tinggi bisa menyebabkan banyak masalah, seperti berdampak pada daya saing, daya beli dan juga investasi.
Hal ini diungkapkan Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kantor Menko Perkenomian, Senin, 19 November 2017 dalam Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Jakarta.
Iskandar menyebut, sangat penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, pasalnya jika gagal, maka akan berdampak ke banyak hal.
Makanya, pemerintah pusat meminta daerah untuk menekan inflasi di wilayah masing-masing guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
"Makanya sekarang, pemerintah pusat mewajibkan kepada setiap daerah harus punya Tim Pengendali Inflasi Daerah," tegasnya.
Sebagai catatan, beberapa waktu lalu Bank Indonesia dan pemerintah menyepakati enam langkah strategis untuk menjaga inflasi 2017 agar tetap berada di kisaran 3-4.
Keenam langkah stategis itu a.l. pertama, menekan laju inflasi volatile food (VF) menjadi di kisaran 4-5. Kedua, mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan administered price (AP) seperti pengendalian tarif angkutan umum.
Ketiga, melakukan sequencing kebijakan AP, termasuk rencana implementasi konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai, seperti pupuk, raskin, dan LPG 3 kilogram. Keempat, memperkuat kelembagaan TPI dan Pokjanas TPID melalui peraturan presiden menjadi Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
Kelima, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Rakornas VIII TPID pada Juli 2017. Keenam, memperkuat bauran kebijakan BI untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.
Nah, melalui pelatihan ini ia pun mengharapkan media mampu mengambil perannya dalam memberikan informasi yang baik bagi masyarakat, media juga bisa menjadi kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. (R02)
Listrik Indonesia
