.jpeg)
PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau masih berkomitmen untuk menuntaskan persoalan pengangkatan honorer kategori dua (K2).
Hanya saja, dalam realisasinya Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu solusi dari Pemerintah Pusat.
Solusi ini dinilai diperlukan untuk menjawab kendala administrasi yang selama ini dialami. Yakni mengenai SPJTM dari kepala daerah yang menjadi persyaratan administrasi.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Riau H Ahmad Hijazi, Jumat (19/1/2018). Menurutnya, hingga saat ini belum ada gambaran untuk solusi persoalan tersebut.
"Kita masih tunggu solusinya. Sampai saat ini memang belum ada kabar sampai sekarang. Beberapa waktu lalu kan datang perwakilan dari DPR dan katanya mereka akan bantu. Tapi sampai sekarang belum ada perkembangan baru," urainya.
Secara prinsip Pemerintah Provinsi Riau bersedia untuk menuntaskan persoalan tersebut jika Pemerintah Pusat mau sedikit melonggarkan persyaratan administrasinya. Pasalnya hingga saat ini pengangkatan honorer K2 terganjal pada surat pertanggungjawaban mutlak yang enggan ditandatangani dari kepala daerah.
"Makanya kami masih menunggu juga. Kalau pusat mau melonggarkan persyaratan itu Alhamdulillah. Karena semua cara suda kita lakukan. Mudah-mudahan ada solusi terbaik dari pusat untuk honorer K2 tersebut," pungkasnya. (*)
Listrik Indonesia
