SIAK (RIAUSKY.COM) - Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Siak Lukman menyampaikan kesedihan dan Kekesalannya, hal tersebut dikarenakan rombongan Komisi X DPR RI ke Siak hanya meninjau SMA dan SMK saja, yang notabene sudah menjadi kewenangan Provinsi. Padahal SMP kita sudah memiliki spesifikasi untuk melaksanakan UNBK.
Maksud kunjungan spesifik mereka adalah melihat langsung kesiapan pelaksanaan UNBK di Kabuapten Siak. Serta meminta masukan dari Pemkab Siak, berkaitan masih rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti UNBK.
"Tetapi mereka tidak mau melihat SMP kita yang spesifikasinya juga masuk dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ada 104 Sekolah Menegah Pertama (SMP) di kabupaten Siak. dengan persentase yang mengikuti UNBK tahun ini sebesar 30 % dengan rinciannya 13 Sekolah melaksanakan mandiri, 16 sekolah bergabung 70 non UNBK," jelasnya.
"Kita sangat menyayangakan kunjungan Komisi X DPR RI ke Siak kemarin hanya melihat SMA dan SMK saja, saya berharap mereka juga melihat SMP kita, karena SMP kita juga memiliki spesifikasi mengikuti UMBK, namun persentasenya masih kecil 30 %, hal itu dikarenakan sarana dan prasarana tidak memadai untuk melaksanakan secara mandiri," ujar Lukman.
Dikatakan oleh Lukman lagi, Untuk pelaksanaan UNBK tahun lalu, di SMA 1 Siak ada SMP yang menumpang untuk mengikuti UNBK, kami juga risau sebetulnya. Dengan alasan kondisi, dan jarak antara SMP dengan SMA itu tidak begitu jauh, menjadi alasan kami untuk bergabung. Meskipun dengan keterbatasan fasilitas secara umum SMP kita sudah siap melaksanakan UNBK.
Lukman berharap, Kedatangan wakil rakyat ini, dapat menjawap persoalan pendidikan yang terjadi, dan dapat membantu melalui anggaran dari pusat, dan pihaknya sudah menyampaikan data usulan ke pada Komisi X DPR RI. Dalam rangka mempermudah sarana dan prasarana UNBK ini.
"Kita sudah siapkan data, berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan pendidikan di Kabupaten Siak, salah satunya melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan UMBK tingkat SMP di Kabupaten Siak." tutur Lukman.
Tambah Lukman lagi, untuk menghadapi pelaksanaan UNBK bulan depan, untuk mengantisipasi padam nya lampu pada saat UNBK berlangsung, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN Siak, Kemudian masalah jaringan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Telkomsel Siak, terkait ketersediaan jaringan internet. demikian halnya kesiapan mengamankan Pelaksanaan UNBK akan bekerjasama dengan pihak kepolisian.
Berkaitan dengan data yang disampaikan ketua tim Komisi X DPR RI Djoko Udjianto, tentang rendahnya partisipasi siswa dalam pelaksanan UNBK tingkat SMK dan SMA di Provinsi Riau di bawah 50 %. Termasuk kabupaten siak pelakasanaan UNBK. Dengan rincian tingkat SMK UNBK secara mandiri sebesar 20 % UNBK gabung 8 % serta non UMBK sebanyak 70 % sementara UNBK tingkat SMA UNBK mandiri 46 % UNBK gabung 20 % sedangkan non UNBK berjumlah 85 %.
"Semua pertanyaan sudah kita jawab melalui surat beserta lampiran berkasnya, juga berkitan data yang diminta langsung kita serahkan kepada Ketua Tim Rombongan Komisi X DPR RI pada peremuan kemarin. Kalau kita jawab, salah satunya kita kekurangan sarana penunjang UMBK, kemudian kita memiliki perda wajib belajar 11 tahun, siswa dipermudah dengan perda ini. sejak SMA/SMK kewenangan ke Provinsi, dari pelaksanaan UMBK kita sifatnya mendukung pelaksanaannya," pungkas Lukman. (R08)
Listrik Indonesia
.jpeg)
