RIAUSKY.COM - Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menuliskan catatan mengenai pemutaran film Gerakan 30 September. Hal ini diungkapkan Gatot Nurmantyo melalui Twitter miliknya, @Nurmantyo_Gatot, Kamis (20/9/2018).
Seperti dilansir Tribun, Gatot menuliskan seandainya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tidak berani mengeluarkan perintah kepada prajuritnya untuk menonton film gerakan 30 September, maka KSAD seharusnya melepas pangkatnya.
Meski demikian, Gatot yakin jika KSAD dan Panglima TNI bukanlah orang yang penakut. Gatot pun menantikan perintah dari KSAD untuk menonton film tersebut bagi prajuritnya.
"Kalau KSAD tdk berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bgaimana mau mimpin prajurit pemberani & jagoan2 spt Kostrad, Kopassus, & semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut... ya sudah pantas lepas pangkat.
Ingat! Tdk ada hukuman mati utk perintah nonton bareng.
Paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Kalau takut, pulang kampung saja.
Krn kasian nanti prajuritnya nanti disamakan dgn pemimpinnya penakut. Kan bisa menjatuhkan harga diri prajurit TNI AD yg terkenal di dunia pemberani plus super nekat.
Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksanaannya," tulis Gatot Nurmantyo.
Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, Gatot Nurmantyo juga pernah mengajak masyarakat melihat film tersebut di tahun 2017.
Presiden RI Joko Widodo saat itu tidak menolak gagasan diputarnya kembali film mengenai Gerakan 30 September.
Hanya saja, Presiden Jokowi meminta agar film itu diproduksi dalam versi yang lebih kekinian agar bisa lebih diterima.
Menurut pengamat politik dan pertahanan Salim Said, sikap Presiden Jokowi tersebut sarat pertimbangan politis. Apalagi ide nonton bareng (nobar) dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Kenapa Presiden Jokowi tidak melawan gagasan pemutaran film itu? Padahal kalau kita lihat latar belakangnya beliau diangkat, dicalonkan oleh PDIP. Dan orang PDIP banyak yang tidak setuju film itu diputar," kata Salim dalam talkshow Perspektif Indonesia, Sabtu (23/9/2017).
Salim berpendapat, TNI memiliki peranan politik sejak proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya tentara Indonesia.
"Makanya saya bilang sejarah politik tentara Indonesia, Tentara Indonesia itu partai. Ketua partai pertama adalah Sudirman. Ketua partai kedua bernama Nasution. Ketua partai ketiga bernama Yani. Dan yang terakhir adalah Soeharto," kata Salim.
Meskipun dwifungsi ABRI sudah dihapuskan dan tentara Indonesia tidak lagi memiliki peranan politik legal, namun mereka masih memiliki peranan politik riil.
Pernyataan dari TNI juga masih memberikan pengaruh politis.
"Dan Jokowi pintar. Dia tahu itu. Makanya Jokowi tidak melawan Nurmantyo. Karena realitasnya, tentara itu secara potensial adalah kekuatan politik," tutur Salim.
Salim memandang, gagasan pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal.
Pertama, secara historis tentara adalah musuhnya PKI.
"Mereka berperang melawan PKI di Madiun dan pada 65 seluruh jenderal mereka dibunuh dalam satu malam. Dalam sejarah dunia, tidak pernah ada tentara yang seluruh jenderalnya dalam satu malam dilikuidasi," jelas Salim.
Kedua, kata Salim, dalam konteks politik sekarang ini muncul cerita mengenai kebangkitan PKI.
Bersamaan dengan itu, ada upaya pelurusan sejarah termasuk oleh PKI, keturunan, dan simpatisannya.
Maka wajar saja, lanjutnya, sebagai Panglima TNI Nurmantyo harus bisa menjaga anak buahnya dari kekacauan yang mungkin terjadi.
"Nah, alat yang tersedia buat saya apa? Ya, film itu. Oleh sebab itu, Jenderal Nurmantyo bilang setuju ada versi baru film itu. Yang penting ada alat buat panglima menjaga pasukannya, jangan kena pengaruh PKI yang mencoba membersihkan nama dari Gestapu," pungkasnya. (R01)
Listrik Indonesia
