JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Kartu nikah sebagai bukti pernikahan diklaim pemerintah memiliki urgensi sendiri di era digital saat ini.
Seperti e-KTP, harapannya kartu ini bisa menyimpan data yang terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah (Simkah) yang dikelola Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, maraknya kasus pemalsuan buku nikah menjadi salah satu faktor utama urgensinya. Selain itu, kartu nikah sangat diperlukan untuk mempermudah aktivitas masyarakat.
“Persoalan banyak pemalsuan buku nikah. Kedua, sebagian warga negara kita kesulitan ketika transaksi di dunia perbankan atau berurusan dengan notaris yang mewajibkan menunjukkan buku nikah di mana buku nikah tidak mudah untuk dibawa-bawa. Juga hotel syariah dan sebagainya,” ujarnya ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).
Dia menerangkan, terlepas dari hal itu, Kemenag ingin membangun dan mengintegrasikan data yang terkait dengan status pernikahan WNI dengan data-data di kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil).
“Kartu nikah ini akibat saja dari kita ingin membangun Simkah ini, kenapa harus ada kartu nikah, karena perlu ada QR code. Semacam barcode yang dengan QR code seluruh data WNI terkait dengan status perkawinannya bisa diketahui. Jadi kartu nikah hanya alat saja,” papar dia.
Terkait banyak kalangan yang mengkritik dan membandingkan kartu nikah dengan e-KTP, Lukman menegaskan keduanya tidak bisa diintegrasikan.
“E-KTP juga sedang berproses juga, belum maksimal juga. Sementara kami di Kementerian Agama sudah mendesak. Karena pemalsuan buku buku nikah terus saja terjadi,” tandasnya.
Dia pun membantah jika ada pihak yang menyebut Kemenag melakukan pemborosan ataupun sengaja menghabiskan anggaran pada akhir tahun. Padahal, kartu nikah memiliki urgensi yang jelas bersamaan dengan Simkah.
“Jadi begitu strukturnya. Bukan ini mengada-ada proyek, menghabiskan anggaran akhir tahun, nggak ada urusannya dengan itu,” tegas Lukman.
Listrik Indonesia
