PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah daerah khususnya di Riau diminta untuk tidak membuat banyak peraturan daerah (Perda) yang bisa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Penegasan itu diungkapkan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani saat menjadi pembicara dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang digelar BI Riau, Selasa (18/12/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Aviliani menyebut banyak peraturan daerah di Indonesia yang memang justru membuat iklim ekonomi ataupun investasi menjadi makin sulit.
"Harusnya keberadaan Perda itu memudahkan orang berusaha, berinvestasi dan membuat pelaku usaha nyaman," ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini ekonomi itu begitu fleksibel, justru dengan banyaknya Perda malah bikin susah. "Makanya saya ingatkan Pemda jangan sering-sering bikin Perda," ujarnya.
Sebagian besar pemerintah daerah, kata dia, beranggapan fokus utama kebijakannya adalah menciptakan dan meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, banyak pemerintah daerah yang kemudian membuat Perda tentang berbagai pungutan dan retribusi.
"Akumulasi dari berbagai pungutan dan retribusi di sebuah yang tinggi, menyebabkan investor enggan menanamkan investasinya di daerah tersebut," katanya.
Sebagai catatan, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut ada pembatalan 3.143, dengan dilandasi dua pertimbangan. Pertama yang diambil Kemendagri yaitu terkait konsistensi dengan peraturan yang berada di atasnya. Kedua, pembatalan Perda itu lantaran dianggap menjadi penghambat proses investasi ekonomi dan pelayanan publik.
Disisi lain, Aviliani justru mendorong pemda untuk melakukan kolaborasi untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing, jangan menciptakan persaingan, justru tidak baik, namun dengan berkolaborasi, pemerintah daerah bisa memaksimalkan potensi daerahnya.
Di beberapa daerah hal ini sudah berjalan, makanya kita perlu mendorong daerah lainnya, seperti di Riau ini untuk melakukan hal yang sama.
"Makanya harus ada minimal dua di tiap kabupaten dan kota produk unggulannya yang berorientasi ekspor. Makanya tugas Pemda untuk menggali potensi itu.
Ia mencohkan saat ini potensu industri kreatif yakni bidang fesyen ini juga memberikan kontribusi besar untuk perekonomian Indonesia, mengingat produk fesyen adalah salah satu produk yang paling gampang untuk diekspor.
“Saya lihat potensi fesyen Indonesia itu besar. Masalahnya lebih ke soal ekspor, maka dari perlu adanya pelatihan karena fesyen itu paling tinggi bisa diekspor istilahnya paling gampang lah,” ungkap Aviliani.
Aviliani menambahkan dunia fesyen itu sejatinya adalah salah satu sektor di industri kreatif itu mempunyai peranan penting untuk perekonomian Indonesia. (R02)
Listrik Indonesia
