JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Satu- per satu barisan pendukung Prabowo-Sandi diproses hukum. Terakhir, pagi tadi, Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif dipanggil penyidik Mapolresta Surakarta.
Pemeriksaan Slamet Maarif terkait laporan dari Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Surakarta, Her Suprabu karena dianggap melakukan kampanye saat menjadi pembicara di acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019 lalu.
Slamet yang hadir pada acara tersebut disebutkan melakukan kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan laporan itu diporse Bawaslu Surakarta dengan sejumlah alat bukti.
Slamet Maarif pun datang memenuhi panggilan tersebut. Namun, ribuan massa PA 212 tak terima begitu saja Slamet diperiksa. Mereka pun ikut menemani kedatangan Slamet ke Mapolres dengan seragam putih-putih khas PA 212.
Tampak sejumlah unsur pngurus dan pembinan gerakan 212 mendampingi kedatangan Slamet. Diantaranya mantan Ketua MPR RI, M Amien Rais, Pengacara PA 212, Mahendradatta.
Amien bahkan dengan lantang maju ke depan sebelum Slamet masuk ke Mapolres Surakarta.
"Saya ke sini karena saya ini ketua penasihat alumni 212. Saya diminta datang ke Solo memberikan dukungan moral," ujarnya.
Amien juga memberikan pesan kepada kepolisian agar tetap menjaga profesionalitasnya dalam melaksanakan penyidikan.
"Saya titip tolong pegang IPT, ikhlas, profesional, terpercaya," kata dia.
Sebelumnya, Amien tiba di Mapolresta Surakarta pukul 10.20 WIB mengenakan kemeja jins biru dengan topi abu-abu.
Meski jumlah pendamping sempat dibatasi, Amien akhirnya bisa ikut masuk ke dalam Mapolresta Surakarta. Amien masuk terlebih dahulu, kemudian disusul Slamet Ma'arif.
Amien juga mempertanyakan maksud dari Presiden Joko Widodo dengan proses hukum Slamet Ma'arif.
"Saya ingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, apa sih maumu?" kata Amien kepada wartawan.
Amien menjelaskan kedatangannya di Mapolresta Surakarta ialah untuk memberikan dukungan moral kepada Slamet Ma'arif. Sebab, dia juga merupakan bagian dari PA 212.
Slamet Ma'arif diduga melanggar Pasal 492 dan 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. (R04)
Listrik Indonesia
