PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Meski memiliki indeks ketahanan pangan (IKP) yang baik, namun, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap harus bisa menghindari terjadinya kerawanan pangan di masa yang akan datang.
Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan hal tersebut, seperti halnya pertambahan penduduk, semakin sempitnya luas lahan untuk pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kemudahan masyarakat untuk mengakses bahan pangan dan banyak faktor lainnya.
Situasi ini memerlukan sinergi seluruh komponen baik itu masyarakat, swasta maupun stake holder terkait lainnya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pekanbaru, H. Maisisco saat membuka Focuss Group Discussion (FGD) pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi di kota Pekanbaru tahun 2024 yng dilaksanakan di salah satu hotel di Pekanbaru, Selasa (30/4/2024).
Dijelaskan Maisisco, situasi Kota Pekanbaru yang bukan menjadi daerah penghasil komoditas pangan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa memastikan ketercukupan pangan bagi masyarakat sehari-hari.
Di satu sisi, Maisisco menjelaskan keinginannya agar Kota Pekanbaru tetap memiliki kemandiran atas produktivitas pangan dengan memperkuat upaya pemberdayaan kelompok wanita tani, pemanfaatan lahan pekarangan untuk bertanam.
Kepala DInas Ketahanan Pangan Pekanbaru H. Maisisco foto bersama narasumber dan stake holder terkait dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan Selasa (30/04/2024)
Disebutkan Maisisco, meski bukan merupakan daerah produsen, namun, Pekanbaru tetap mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pangan untuk kebutuhan masyarakatnya.
''Saat ini, kita baru mampu menyumbang 23 persen kebutuhan pangan masyarakat kita. Sementara sisanya masih didatangkan dari luar kota. Upaya untuk memutus ketergantungan harus dilaksanakan secara bertahap, dan itu tak mungkin hanya mengandalkan satu atau dua lembaga, tapi seluruh pihak, termasuk melibatkan masyarakat untuk bertanam. Minimal, untuk sayur mayur, cabai, itu tak perlu beli lagilah, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk belanja keperluan yang lain,'' jelas Maisisco.
Maisisco juga berharap tidak semua komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat di Pekanbaru harus didatangkan dari luar daerah seperti SUmbar dan Sumut. Karena itulah, harus dipetakan potensi apa yang bisa dikembangkan di Kota Pekanbaru dan itu diwujudkan dalam peta kebijakan ke depan.
Dia berharap, dengan FGD ini, akan bisa dihadirkan solusi, jalan keluar sesuai dengan kondisi perkotaan pekanbaru.
''Lahan di Pekanbaru akan tiba waktunya akan terus semakin sempit dan itu memerlukan alternatif lewat pemanfaatan teknologi. Pengembangan urban farming bisa menjadi salah satu solusinya,'' jelas Maisisco yang berharap sebanyak mungkin masukan dari para pihak pada FGD ini.
Pada pelaksanaan FGD ini, tampak hadir perwakilan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Koperasi UMKM, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan sejumlah stake holder terkait.
Sementara itu, tampil sebagai pembicara pada FGD ini, tiga narasumber, masing-masing Dr.Ir Saipul Bahri MEc dari Universitas Islam Riau, Sri Mulyani STP, MSi dari Poltekes Kemenkes Riau serta Fitri SP, MKM dari Poltekes Kemenkes Pekanbaru.(R04)
Listrik Indonesia
