RIAUSKY.COM - Kegiatan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia bakal digelar pada 30 Maret mendatang di stadion utama Gelora Bung Karno. Acara itu rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo untuk memberi arahan.
Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah justru menyayangkan kegiatan tersebut. Pihaknya melihat kegiatan yang dilakukan aparat desa dan mendapat dukungan dari Kemendagri itu punya maksud lain.
"Ini adalah salah satu bentuk curi start dan kecurangan," kata Fahri Hamzah, Selasa (19/3).
Fahri menjelaskan, hal tersebutlah yang menjadikannya ngotot agar Presiden Jokowi yang berstatus petahana di Pilpres 2019 mengambil cuti untuk berkampanye.
Sebab, pihaknya sudah memperkirakan bakal ada kegiatan-kegiatan berbau politik seperti itu.
"Itulah pentingnya presiden cuti. Sebab kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi dihadiri oleh presiden yang juga sebagai petahana berbahaya bagi pelaksanaan Pilpres 2019, " tegas Fahri sebagaimana dikutip dari RMOL.co.
Dia juga meminta kepada aparat untuk berhenti melakukan kegiatan penggalangan. Hal itu berkenaan dengan imbauan surat Silatnas yang meminta biaya kontribusi sebesar Rp 3.000.000 kepada peserta.
"Seharusnya aparat berhenti melakukan penggalangan. Bahaya bagi iklim Pilpres yang kurang sebulan," imbuhnya.
Pihaknya juga heran kegiatan silatnas pemerintah desa seluruh Indonesia dilaksanakan menjelang Pilpres. Menurut dia, kegiatan itu masih bisa dilakukan setelah Pemilu.
"Kalau sebulan lagi mau Pilpres terus ada kegiatan penggalangan aparat desa seperti itu, wajar kalau orang curiga (menganggap) curi start ataupun curang," tutupnya.
Sementara itu Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik menyesalkan sikap menteri asal PDI Perjuangan tersebut. Sebab menurut dia, kegiatan yang akan berlangsung pada 30 Maret itu tidak lain merupakan kegiatan politik menjelang Pemilu 2019.
"Negeri ini jadi semau-maunya. Sekarang kumpulin kepala-kepala desa begitu untuk apa, pertanyaannya kan sederhana saja. Untuk apa?" kata Taufik di sela-sela diskusi publik tema "DPT Pilpres, Kredibel atau Bermasalah?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat (Selasa, 19/3).
Kalaupun nanti pihak Kemendagri mau mengelak bahwa kegiatan itu bukanlah kegiatan politik, lanjut politisi Partai Gerindra ini, itu merupakan hal yang patut dipertanyakan. Sebab kegiatan itu diselenggarakan kurang dari sebulan menjelang Pemilu.
"Jadi kebaca sama orang gitu loh. Kalau mau main, yang agak halus dikit. Jangan kasar begini gitu," pungkasnya.
Beredar surat berkop Kemendagri. Surat yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo itu bukan hanya membolehkan para kepala desa untuk mengikuti kegiatan yang rencananya akan berlangsung di Gelora Bung Karno Jakarta itu. Melainkan juga merekomendasikan agar Silatnas juga menyematkan bapak pembangunan desa kepada Joko Widodo yang juga merupakan Capres petahana. (R01)
Listrik Indonesia
