RIAUSKY.COM - Sebanyak 100 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipindah tugaskan ke ibu kota yang baru pasca pemeritahan menetapkan Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota baru.
Disingung soal adanya penolakan dari PNS untuk pindah, Men-PAN RB Syafruddin membantah adanya penolakan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ia menegaskan bahwa tidak ada PNS yang menolak pemindahan ibu kota.
“Ohh, wah siapa yang menolak, wah enggak, tidak ada yang menolak,” katanya usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), di Lippo Plaza Keboen Raya, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (26/8/2019) seperti dikutip dari Pojoksatu.id.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi menetapkan Ibu Kota Indonesia berada di dua daerah di Kalimantan Timur.
Keduanya adalah sebagian Penajam Paser Utama dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Jokowi mengatakan pemilihan kedua daerah ini karena lima faktor. Yang pertama minim risiko bencana alam mulai banjir, longsor, kebakaran hutan, gunung berapi.
Kedua, lokasinya dianggap strategis berada di tengah-tengah Indonesia, dan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, Balikpapan dan Samarinda.
“Memiliki infrastruktur yang lengkap dan telah tersedia lahan 180 ribu hektar,” ujarnya, Senin (26/8/2019).
Jokowi menjelaskan mengapa penentuan lokasi ibu kota dilakukan sekarang, karena tidak bisa terus menerus membebankan Jakarta, termasuk soal kemacetan yang harus ditangani.
“Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI, tetapi karena besarnya beban perekonomian kepada Pulau Jawa, dan Jakarta. Kesenjangan ekonomi Jawa dan Pulau Jawa terus meningkat,” jelasnya.
94,7 Persen PNS Pusat Tolak Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan
Sebelumnya Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur kepada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat.
Hasilnya pun mengagetkan, hampir seluruh ASN menyatakan menolak bila pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kota ke kalimantan timur.
Survei tersebut berupa tanya jawab kepada 1.225 ASN yang bertugas di pemerintahan pusat.
"Didapati sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur dan sebanyak 3,9 persen setuju sisanya abstain," jelas Direktur Eksekutive IDM Prasetyo Harliabdi dalam keterangan persnya, Sabtu (24/8/2019) sebagaimana dilansir dari rmol.id.
Prasetyo menjelaskan, alasan penolakan para ASN adalah karena fasilitas penunjang di Kalimantan Timur tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Jakarta, misalnya fasilitas kesehatan dan pendidikan.
"Karena fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas tersebut banyak di ibu kota Jakarta," katanya
Lalu, lanjut Prasetyo, selain alasan fasilitas, sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan, gaji dan pendapatan mereka dinilai tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru.
Selain itu, dari survei tersebut terungkap, bila dipaksa untuk pindah dan bertugas di Kalimantan Timur, mayoritas ASN atau 78,3 persen akan lebih memilih mengajukan pensiun dini dari tugasnya.
"Sedangkan 19,8 persen mengikuti pindah tugas, selebihnya menjawab tidak tahu," urainya.
Survei dilakukan sejak 7 Agustus hingga 20 Agustus 2019 di Jakarta.
Survei ini mengunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.225 orang. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,1 persen. (R04)
Listrik Indonesia
