JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP yang kini bisa pakai GoPay bukan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dia menyebutkan, penambahan fitur tersebut murni merupakan inovasi perusahaan, yaitu Gojek, dalam memenuhi persaingan pasar.
Gojek merupakan perusahaan berbasis aplikasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim.
Karena itu, Nadiem menolak jika wacana itu dikaitkan dengan kebijakan kementeriannya.
"Itu adalah hal yang terjadi di pasar, kompetisi sengit antara dompet digital di mana semua bisa menerima apa pun," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020) sepeeti dilaporkan kompas.com.
Nadiem yang merupakan eks CEO Gojek itu pun menegaskan dirinya sudah melepas semua kewenangannya di perusahaan tersebut.
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata dia.
Ia mengaku tak mau terlibat dalam pusaran konflik kepentingan saat menjabat menteri.
"Saya sudah melepaskan semua kewenangan (di perusahaan), semua posisi. Dan itu mohon ditanya langsung kepada perusahaanya, karena saya berdedikasi diri kepada mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita," tuturnya.
Ia pun menyebut fitur GoBills sebagai cara pembayaran itu sudah lama menjadi rencana perusahaan.
Nadiem pun menegaskan dirinya tak pernah mengatur-atur soal metode pembayaran SPP di sekolah-sekolah.
"Tidak ada kebijakan Kemendikbud sama sekali mengenai metode pembayaran. Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa, mau dia dompet digital apa," kata Nadiem.
Diberitakan, melalui sebuah siaran resmi pada Senin (17/2/2020), Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse mengatakan, orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay.
Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. Arno menyampaikan, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi.
Meski cara itu disambut baik, pertanyaan pun muncul terkait inovasi Gojek tersebut, salah satunya apakah ada instruksi dari Nadiem agar program ini berjalan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai, pembayaran uang SPP menggunakan GoPay merupakan ide yang baik.
Menurut dia, pembayaran dengan cara digital seperti itu memang tak bisa dihindarkan.
Kendati demikian, Dede mengatakan, Komisi X akan memprotes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Nadiem Makarim yang merupakan mantan CEO Gojek.
Sebab, menurut dia, ini sama dengan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya. "Karena itu kan sama saja menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri," ujar Dede Yusuf, Senin (17/2/2020). "Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," kata dia.(R04)
Listrik Indonesia
