PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Meningkatnya kasus Covid-19 di Pekanbaru khsusnya, membuat Pemerintah Kota akan memberlakukan pembatasan jam kegiatan masyarakat.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk aksi cepat untuk mengajak masyarakat memahami kondisi yang terjadi serta ikut terlibat di dalam memerangi penyebaran Covid- 19 dengan memutus mata rantainya.
Wali Kota Pekanbaru menyebut hal itu dilakukan setelah mencermati perkembangan penyebaran dan penularan Covid- 19 yang begitu cepat namun berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
"Pemko Pekanbaru akan dan sedang mempersiapkan pemberlakuan pembatasan jam kegiatan masyarakat. Dasarnya adalah PP Nomor 21 tahun 2020, tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019," kata Firdaus, Firdaus, MT, Sabtu, (4/4/2020), petang.
Terkait kebijakan ini, Pemko Pekanbaru bersama tim gugus tugas dan Forkopimda, kata Firdaus, sudah mempelajari secara mendalam dan sangat teliti terkait hal itu.
Kemudian juga melalui tim kajian analisis dari gugus tugas Pekanbaru sudah melakukan kajian mendalam dari apa yang telah diamati dan diteliti bahwa perkembangan penularan Covid- 19 dibanding dengan kesadaran masyarakat dalam memahami dan juga untuk ikut bersama memutus mata rantai masih berbanding terbalik.
Pembatasan jam kegiatan masyarakat akan diberlakukan bilamana kita telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana yang diatur oleh PP 21 tahun 2020.
"InsyaAllah kami sebagai tim gugus tugas Pekanbaru akan menyampaikan permohonan dan izin kepada presiden melalui Gubernur Riau. Kalau presiden melalui Menkes memberi izin, kita akan melaksanakannya secara baik dengan kekuatan ulama, umara dan umat yang bersatu padu," jelasnya.
Namun demikian, jika nanti diterapkan, ada tiga komponen yang harus bekerjasama agar berjalan dengan baik. Tiga komponen itu adalah ulama, pemimpin dan masyarakat.
"Peperangan kita melawan Covid-19 akan berjalan baik jika ada kerja sama Pemimpin, Ulama dan didukung penuh oleh masyarakat itu sendiri," kata Walikota, Sabtu (11/4).
Lanjutnya, Kota Pekanbaru tidak bisa bekerja sendiri saat penerapan PSBB dilakukan. Ada kabupaten dan kota lain yang harus ikut mendukung rencana PSBB di Kota Pekanbaru.
"Pekanbaru sebagai kota utama dalam Kota Metropolitan Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan), sebagai Ibukota Provinsi Riau, daerah transit dan daerah terbuka, maka Pekanbaru tidak bisa sendiri," jelasnya.
"Dukungan dari Kampar, Siak dan Pelalawan dan ditambah Dumai dan Bengkalis ini membuat akan lebih efektif dalam rangka pelaksanaan PSBB agar berjalan baik," tambahnya. (R02)
