PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp 200.000 per Kepala Keluarga (KK) bagi masyarakat miskin dari pemerintah pusat patut diacungkan jempol. Namun bagaimana jika bantuan tersebut diduga diselewengkan pihak -pihak yang tak bertanggung jawab!. Kondisi ini yang dialami masyarakat Kecamatan Kuala Kampar.
Masyarakat miskin disana hanya menerima 10 kilo beras dan satu papan telor ayam. Dan jika dinilaikan dengan rupiah. Maka asumsi harga beras premium 13.000 perkilo maka 10 kilo gram Rp 130.000. Dan 1 papan telur ayam Rp 45.000. Sehingga masyarakat disana hanya mendapatkan bantuan 175.000 untuk satu bulanya padahal per Maret 2020 mereka berhak mendapatkan barang kebutuhan pokok setara Rp 200.000.
Hal ini yang dikeluhkan BS warga Kecamatan Kuala Kampar yang kepada media ini meminta namanya untuk tidak dipublikasikan kecuali ini sial saja. Ia sendiri yang menerima bantuan non tunai tak kuasa memprotes warung yang telah ditunjuk sebelum memberikan paket dari sembako.
"Dan warga hanya dapat dua jenis kebutuhan saja. Warung tidak menyidiakan kebutuhan lain yang bisa ditukarkan dengan kebutuhan pokok lain-lainya,"jelasnya kendati diaturanya bisa.
Terkait keluhan warga ini, media ini mengkonfirmasi Koordinator Dearah Kementerian Sosial Kabupaten Pelalawan Elly Susana. Ia mengatakan bahwa e-warong tidak bisa jual diatas ketentuan yang ada.
"Saya luruskan dalam aturan, sekarang ini adalah program sembako dan bukan BPNT lagi. Makanya KPM bisa menerima jenis barang lainnya selain beras dan telur, yakni ikan, kacang kacangan, sayuran dan buah-buhaan," jelasnya
Dan terkait harga sambungnya, harga barang tergantung jarak tempuh distribusi barang.
"Jadi tidak sembarang menjual harga beras dengan harga tinggi. Untuk wilayah sumatera itu harganya Rp 13.300 kilo gram," ucapnya lagi dan kepada media ia mengucapkan terimakasih atas informasi telah disampaikan.
Dan sambungnya, terkait besaran rupiah warga mendapatkan bantuan dari bulan ke bulan ada perobahan.
"Saya konfirmasi terkait dana yang ada di Kartu KKS itu awalnya di bulan juni 2019 itu sebesar Rp 110 ribu hingga desember 2019, kemudian di tahun 2020 itu meningkat mulai Januari sampai dengan februari itu menjadi Rp150 ribu, nah di bulan maret ini kebijakan dari jokowi dana tersebut bertambah menjadi Rp 200 ribu, dan Ep 200 ribu hanya sampai di bulan Agustus 2020 kemudian nanti akan kembali lagi menjadi Rp 150 ribu tiap bulannya," urainya memberikan keterangan.
Dan terkait jumlah yang berhak menerima sejauh ini hanya 9 ribuan. Kendati kuota ada 12.070 KPM. (R09)
Listrik Indonesia
