TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM)- Pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada dipastikan tidak akan selesai sesuai target tahun ini.
Pelaksanaan proyek senilai Rp42 miliar yang dikerjakan oleh rekanan, PT KMK ini, diperkirakan tidak selesai sesuai target kegiatan selama 225 hari terhitung sejak 17 April 2020 lalu.
Hingga saat ini, kegiatan tersebut diperkirakan baru selesai sekitar 40 persen.
Parahnya lagi, pelaksanaan pembangunan juga sempat terhenti sementara lantaran para pekerja memilih mogok bekerja karena gaji belum dibayarkan oleh pihak kontraktor.
"Hampir satu minggu tidak bekerja, karena gaji kami belum dibayarkan. Kami hanya dijanji-janjikan, awal-awalnya kami mengerti, tetapi ini sudah hampir satu setengah bulan belum juga dibayarkan. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, dari uang gaji itulah yang kami gunakan untuk bertahan hidup disini dan mengirim keluarga dikampung," papar Hengki salah seorang pekerja.
Siswanto pekerja lainnya juga mengeluhkan hal yang sama.
Sesuai janji akan dibayar Jum'at (11/12) lalu, namun tidak ditepati oleh perusahaan.
"Kami hanya meminta gaji kami secepatnya dibayarkan, biar kami bisa makan dan bekerja seperti biasa," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Saut Pakpahan saat dikonfirmasi mengatakan dalam hal ini pihaknya hanya menjembatani antara perusahaan dan para pekerja.
"Memang, beberapa hari lalu kita melihat ada sedikit keributan. Maka kami mencoba menjembatani untuk menghubungi perusahan supaya pihak perusahaan membayarkan upah mereka.
Dari komunikasi itu, pihak perusahaan berjanji akan membayarkan upah mereka pada hari Jum'at," jelasnya.
Keterlambatan pembayaran gaji kata Saut, dikarenakan ada kendala oleh anak cabang perusahaan PT KMK di Riau sebagai pelaksana kegiatan.
"Karena hari Jum'at batal, kembali kita komunikasikan dengan Direktur Cabang dan Pusat. Hari ini Senin (14/12/2020) sore pelunasan rencananya dilakukan oleh perusahaan sesuai janjinya untuk membayarkan semua upah para pekerja," tambah Saut saat dikonfirmasi senin siang.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ia juga mengaku kecewa karena progres pembangunan baru sekitar 40 persen.
Sementara gedung tersebut sangat diharapkan segera dapat difungsikan, mengingat kondisi beberapa ruangan di RSUD saat ini memprihatinkan terlebih disaat banjir melanda.
"Perusahaan juga harus komitmen dalam menggesa pembangunan rumah sakit sampai dengan selesai. Karena rumah sakit menjadi kebutuhan masyarakat," tutupnya.
Meski bermasalah, Dirut Saut menegaskan pelaksanaan pembangunan tetap dilanjutkan oleh perusahaan PT KMK alias tidak ada pemutusan kontrak.
"Sesuai aturan perusahaan tetap akan didenda dan Adendum penambahan waktu sekitar 50 hari kerja. Untuk pelaksana tetap PT KMK, namun diambil alih perusahaan induk/pusat," pungkasnya.
Senin sore, dr Saut kembali mengkonfirmasikan kepada awak media jika gaji para pekerja sudah dibayarkan oleh rekanan kontraktor.
"Dengan diambil alih oleh PT KMK pusat, pengerjaan gedung bisa dilanjutkan segera dan diselesaikan dengan baik, hingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan lebih baik," katanya.(R17)
Listrik Indonesia
