PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Komite IV Dewan perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja terkait pengawasan pelaksanaan sistim keuangan program penanganan Covid-19 di Provinsi Riau.
Rombongan diterima Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dalam penjelasannya, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengungkapkan kunjungan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan sekaligus berkoordinasi, dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistim Keuangan untuk Penanganan Covid-19.
Selaku Komite yang membidangi APBN, pajak, lembaga keuangan, pemberdayaan UMKM, sebut Sukiryanto, DPD RI ingin mendapatkan masukan terkait dari pelaksanaan program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sekaligus melakukan pemantauan kondisi UMKM di tengah pandemi Covid-19.
''Fokusnya bukan saja terkait pelaksanaan, namun juga sampai pada pengaruh yang diberikan dari penyaluran program pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat termasuk UMKM yang ada di Riau,'' sebut Sukiryanto.
Dalam kesempatan tersebut, Sukir mengaku mendapatkan banyak masukan terkait dengan pelaksanaan program anggaran untuk PEN di Riau, dukungan pemerintah termasuk kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bisa menjangkau program tersebut.
Dijelaskan dia, realisasi belanja untuk kegiatan PEN tahun 2020 lalu totalnya sebanyak Rp545 triliun.
Untuk 2021, DPD RI, sebut dia, sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk pelibatan Bank Pembangunan Daerah (DPD) untuk ikut terlibat dalam penyaluran dana PEN.
Sejauh ini, dana PEN memang baru dialokasikan melalui perbankan yang tergabung di Himbara dan beberapa BPD saja. ''Ke depan kita sudah usulkan kepada Kementerian keuangan, kepada Bu Sri Mulyani agar seluruh BPD itu dilibatkan. Kemarin kan alasannya itu tergantung dari rekomendasi OJK serta kesehatan bank- nya,'' kata dia.
''Sejauh ini, sepengetahuan kami Bank Riau Kepri di sini kan cukup sehat, karena itulah, kita akan upayakan Bank Riau Kepri ini juga bisa dilibatkan. Mohon juga OJK juga memberikan dukungan ini,'' ajak dia.
Ini disebutkan Sukiryanto, diusulkan sebagai stimulus, mengingat rata-rata BPD yang ada itu memberikan pinjaman kepada UMKM dengan bunga rata-rata antara 7-9 persen. ''Kita harapkan BPD ini bisa berperan membantu UMKM di masa pandemi ini. Ini bukan rencana lagi, tapi memang sudah kita sampaikan. Dan tentunya, BPR juga harus siap,'' ungkap dia.
Mengapa ini penting, sebut Sukir tidak lepas dari komitmen BPR sebagai perbankan yang tumbuh di daerah yang diharapkan juga bisa memberikan stimulus, kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memulai kembali usaha pasca terimbas pandemi Covid-19.
Bahkan, lebih jauh dia menyebutkan, stimulus ini diberikan oleh pemerintah untuk membantu, bila ada yang sudah tutup, bagaimana bisa kembali bangkit dengan usaha yang baru.
Dia juga mengaku banyak mendapatkan masukan dari masyarakat bahwa saat ini banyak UMKM yang tetap berjalan, namun modal usahanya tidak mencukupi karena harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sukir juga melansir data bahwa ada sebanyak 127.000 UMKM di Riau yang usahanya terdampak oleh Covid-19.
Perogrma PEN, sebut dia, dihadirkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha tersebut. Apalagi, di Indonesia, hampir 90 persen dari pelaku usaha yang ada berasal dari kelompok UMKM. ''DPD RI akan melakukan pengawasan agar PEN ini bisa tepat sasaran dan apa yang menjadi kendala bisa cepat dicarikan solusinya ke depan,'' kata dia.
Plh Sekdaprov Riau, Masrul Kasmy menyambut baik niatan tersebut dan dia berharap masukan yang diterima akan bisa memberikan dukungan untuk sinergi program di jajaran pemerintah daerah dan kementerian, serta sinergi dalam regulasi.
''Ini kan upaya dari kawan-kawan di DPD RI untuk melakukan evaluasi dari Program PEN ini dan kaitannya dengan dampak dari pandemi Covid. Khususnya yang berkaitan dengan membantu UMKM,''sebut dia.
Disamping itu, sebut Masrul, DPD RI juga mencoba mencarikan upaya-upaya baru untuk membenahi ekonomi terdampak Covid-19.
Masrul mengaku pemerintah menyambut baik upaya tersebut, mengingat dampak ekonomi ini tidak mungkin bisa dihadapi pemerintah daerah sendiri.
Salah satu contohnya adalah, sebut Masrul terkait data penerima program yang pelu disinergikan antara data di daerah dengan pusat.
''Ya tadi kan dibahas tentang kendala di Disperindagkop tentang rencana alokasi bantuan, tapi terkendala pada validasi data. Dari kita, DPD dapat masukan juga kalau untuk validasi UMKM calon penerima bantuan kita lebih maju dengan melibatkan BPKP. Jadi itu bisa jadi contoh yang baik di Riau,'' sebut Masrul lagi.
Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah anggota Komite IV DPD RI lainnya di antaranya H Sudirman (NAD), Abdul Hakim (Lampung), Muhammad Nuh (sumut), Haripinto Tanuwidjaya (Kepri) dikoordinatori anggota DPD RI dapil Riau Dr Misharti.
Sementara Pemprov Riau selain dipimpin Plh. Sekda Masrul Kasmy, Anggota DPRD Riau Karmila Sari juga didampingi Kepala BPKAD Indra, Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau John Armedi Pinem, Kepala OJK Riau Yusri.(R02)
Listrik Indonesia
