JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal bagi para tenaga kesehatan di Istora Senayan, Kamis (4/2). Ia berharap, pelaksanaan peyuntikan massal ini dapat membantu dalam mempercepat proses vaksinasi tahap pertama.
Jika proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan rampung, kata dia, pemerintah akan langsung memulai vaksinasi tahap berikutnya.
"Meskipun di puskesmas-puskesmas dan rumah-rumah sakit di daerah sudah memulai vaksinasi, tapi kita ingin mempercepat proses vaksinasi ini sehingga tadi di Istora Gelora Bung Karno secara massal dimulai vaksinasi untuk tenaga kesehatan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2).
Sampai saat ini, 700.266 tenaga kesehatan telah disuntik vaksin Covid-19. Jumlah tersebut mencapai kurang lebih 45 persen dari target vaksinasi tahap pertama, yakni 1,5 juta orang tenaga kesehatan.
"Inilah yang ingin kita kejar sehingga kita bisa segera memulai yang di luar tenaga kesehatan. Kita harapkan vaksinasi bisa dipercepat," lanjut Jokowi.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan vaksinasi massal siang tadi diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan.
Kurang lebih sebanyak 5.000 tenaga kesehatan ditargetkan mengikuti kegiatan vaksinasi massal.
"Kita ketahui bersama bahwa tenaga kesehatan itu merupakan garda terdepan. Bapak Presiden berpesan bahwa tenaga kesehatan itu harus yang pertama dan harus selesai di bulan Februari ini untuk vaksin dosis pertama dan kedua," kata Maxi.
Kegiatan vaksinasi massal serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan di sejumlah wilayah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
Maxi menuturkan pelaksanaan vaksinasi massal ini sekaligus persiapan untuk melakukan vaksinasi dengan jumlah peserta yang lebih besar pada tahap berikutnya yang diharapkan dapat selesai pada akhir April 2021 mendatang.
"Ini sekaligus latihan kita untuk melakukan vaksinasi secara massal seperti ini untuk mengantisipasi vaksinasi tahap berikut untuk (tenaga) pelayanan publik yang jumlahnya ada 18 juta supaya kita terbiasa," ujarnya.
Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu kendala rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 sejak pertama kali dicanangkan adalah terkait pendataan.
Saat ini, pendataan penerima vaksin Covid-19 bersumber dari sistem informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding pun mendorong agar pelaksanaan vaksinasi menggunakan data Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang dikombinasikan dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Pendataan menjadi aspek krusial saat proses vaksinasi dimulai," kata Ipi kepada wartawan, Kamis (4/2).
Menurut Ipi, data Ditjen Dukcapil relatif rapi dan padu padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Per 31 Desember 2020, terang dia, Ditjen Dukcapil mengelola data 271,3 juta penduduk Indonesia.
"Informasi yang KPK terima dari Kemendagri, saat ini tinggal 8 persen data NIK yang menunjukkan perbedaan antara alamat di KTP dengan domisili aktual," tuturnya.
Sementara itu, mengutip data Kementerian Kesehatan, Ipi menuturkan baru ada sekitar 42 persen atau sekitar 630.000 tenaga kesehatan yang divaksinasi dari target 1,5 juta.
"Masukan ini telah kami sampaikan dalam diskusi daring dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan," pungkas Ipi. (R04)
Sumber Berita : cnnindonesia.com
