JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo mengingatkan adanya kesepakatan yang menjadi konsekuensi apabila pejabat daerah tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di daerah masing-masing.
Apabila karhutla membesar dan tidak tertangani, pejabat di suatu daerah bisa dicopot atau diganti dengan pejabat lain.
"Saya kira kita masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin setiap tahun (rapat), pasti semua masih ingat, yaitu (konsekuensinya) dicopot, yaitu diganti, jelas?" ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (22/2/2021).
"Meskipun saya baru perintah ke Panglima (TNI) dan Kapolri saat itu baru dua kali. Jadi kali ini saya ulang lagi, ini hanya untuk pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," kata Kepala Negara.
Jokowi menyebut, konsekuensi itu sudah menjadi kesepakatan pemerintah sejak 2016. Kesepakatan ini ditujukan kepada pangdam, kapolda, kapolres, danrem, dan dandim.
Khusus bagi para pangdam, kapolda, kapolres, danrem dan dandim yang baru, Jokowi mengingatkan supaya mereka memahami konsekuensi itu.
"Aturan mainnya masih tetap sama. Untuk mengingatkan, baik kepada para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, terutama jika ada pejabat-pejabat yang baru," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menekankan bahwa kesepakatan di atas harus menjadi perhatian lebih untuk daerah rawan bencana karhutla.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengingatkan agar semua pemda tetap waspada dan tidak lengah menghadapi potensi karhutla pada 2021.
Sebab, pada awal Januari 2021, telah ada kejadian karhutla di Riau dan Kalimantan Barat.
"Misal tadi di Riau disampaikan Pak Menkopolhukam sudah terjadi 29 kejadian karhutla. Ini hati-hati Pak Gubernur Riau," kata Jokowi.
"Meski ini bisa ditangani, tapi jangan sampai nanti muncul lagi. Lalu muncul lagi," ucap dia.(R02)
Sumber Berita: kompas.com
.jpeg)
