JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terkait baik pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk benar-benar menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan dengan serius.
Presiden mengungkapkan akan ada konsekuensi bagi pejabat yang tidak mampu mengatasi bencana alam penyebab asap tersebut.
"Saya kira kita masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin setiap tahun (rapat), pasti semua masih ingat, yaitu (konsekuensinya) dicopot, yaitu diganti, jelas?" ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (22/2/2021) sebagaimana disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.
Dikatakan Presiden, dia tidak ingin pengalamannya pada tahun 2015 lalu terulang lagi.
''Saya ingat betul, di 2015 saya mau ke Riau ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin 8 jam saya lewat darat,'' ungkap dia.
''Saya juga ingat di 2015 waktu saya akan ke Pulang Pisau itu ada di Kalimantan tengah, saya turun di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, lewat darat. Seingat saya berapa, 4 jam. Ini jangan sampai kejadian lagi,'' tegas Presiden Jokowi.
Jokowi juga mengapresiasi langkah Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.
''Ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti, administrasinya, payung hukumnya belum siap, sudah kebakarannya membesar, mau melakukan sesuatu nggak ada payung hukumnya,'' tukas dia lagi.
''Saya kira Gubernur Riau bener didahului dulu, sebelum, karena Riau termasuk untuk kebakaran hutan ini, dari pengalaman yang lalu-lalu angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain,'' imbuh dia.
Namun begitu, Jokowi juga mengingatkan agar kepala daerah juga siapa.
''Saya menerima laporan bahwa karhutla telah mulai terjadi sejak akhir januari. tadi sudah disampaikan bapak Menko Polhukam. Misalnya tadi di Riau, beliau menyampaikan sudah terjadi 29 kejadian. Ini hati-hati Pak Gubernur Riau. Meski pun bisa ditangani jangan sampai ada muncul lagi,'' perintah Jokowi.
Begitu pun di Kalimantan Barat. ''Di kalimantan Barat juga sama, ada 52 kejadian. Hati-hati Kalimantan Barat. Ini, meskipun bisa tertangani tapi kita semua mesti hati-hati,'' tegas dia.
Dijelaskan Jokowi, mengulang penjelasan Menko Polhukam, pada bulan Februari berpotensi terjadi Karhutla, karena potensi panasnya sudah agak tinggi.
Begitu pun pada bulan Mei hingga Juli, sebagian kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Puncaknya di bulan agustus dan September.
''Kita ini harus tahu betul, puncaknya kapan sehingga persiapannya apa dimulai dari sekarang,'' kata dia.(R02)
Listrik Indonesia
