JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menitipkan amanah pembangunan kawasan industri Kendal di Jawa Tengah kepada bupati terpilih, Dico Ganinduto, yang belum lama dilantik dan sekaligus merupakan anak dari politisi Golkar sekaligus Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.
"Dengan dibukanya aliran investasi dan kawasan industri di sini, Kendal akan menjadi kota yang bertransformasi menjadi kota industri. Saya harap Pak Dico, bisa mengawal pembukaan kawasan industri ini," ujar Ani, sapaan akrabnya, saat melakukan kunjungan ke Kendal pada Kamis (25/3).
Menurut Ani, kawasan industri Kendal memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Sebab, Jawa Tengah dan kota-kota yang ada di provinsi tersebut sudah menjadi kawasan-kawasan industri di era penjajahan Belanda.
"Ini adalah kota industri di zaman kolonial. Jawa Tengah adalah kawasan yang strategis dan terkoneksi dengan ekonomi global, dan ini harus kembali," ucapnya.
Selain itu, menurutnya, potensi pengembangan industri di Kendal juga luas karena Jawa Tengah sejak dulu sudah dikenal sebagai kota dengan peninggalan sejarah dan kekayaan budaya. Hal ini membuat banyak inovasi budaya yang bisa dikembangkan untuk menjadi produk yang dipasarkan secara global di kawasan industri ini.
Tak hanya itu, pemerintah pun sudah menginisiasi pembentukan kawasan industri Kendal. Di kawasan ini, sistem industri terpadu diharapkan bisa berjalan dari hulu ke hilir.
Bahkan, pemerintah turut memberikan aliran modal pembangunan kawasan industri yang dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami memberi PMN untuk BUMN dalam rangka membuka kawasan industri, misalnya untuk lahan dan lainnya, itu BUMN-nya Wijaya Karya, mereka dapat Rp1 triliun hanya untuk membereskan masalah lahan (di kawasan industri). Jadi infrastrukturnya dibangun pemerintah pusat, Pak Dico mendapat hadiah yang luar biasa, tapi ini juga amanah karena baru terpilih jadi bupati," tuturnya.
Untuk itu, ia berharap bantuan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal guna membangun kawasan industri tersebut. Di sisi lain, bendahara negara turut memberi 'wejangan', yakni terkait penyerapan investasi dan pengembangan sumber daya manusia.
"Jangan sampai saat kita buka industri, yang dapat pekerjaan justru imigran, nanti ada kesenjangan sosial, ini bukannya kita tertutup, tidak, tapi masyarakat lokal harus bisa memiliki kawasan industri ini," ungkapnya.
Kendati mengutamakan penyerapan pekerja lokal, namun Ani tak ingin kompetensi yang digunakan pas-pasan. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan penyiapan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
Misalnya, dengan turut membangun pendidikan vokasi untuk sumber daya manusia yang nantinya akan bekerja di kawasan industri tersebut. Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah punya insentif pajak bagi pihak-pihak yang mau membangun vokasional di kawasan industri.
"Di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dimungkinkan untuk membangun pusat pendidikan di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Dari pajak dan bea cukai juga sudah saya mintakan untuk fokus dukung kawasan industri, khususnya untuk usaha kecil dan menengah," terangnya.
Bagi usaha kecil, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan berbagai program siap membantu mereka. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), hingga pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). (R02)
Sumber Berita : cnnindonesia.com
