PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dalam rangka melancarkan penyaluran bantuan pangan beras program Presiden Joko Widodo, Pemerintah Kota Pekanbaru mengumpulkan seluruh lurah, Selasa (10/10/2023).
Kehadiran para lurah ini diharapkan akan mampu mensinergikan pelaksanaan penyaluran beras di lapangan yang diperuntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kebijakan tersebut utamanya terkait mekanisme penggantian KPM mengingat sejumlah situasi yang terjadi di lapangan, khususnya untuk penyaluran pada tahap kedua atau periode Oktober 2023.
Rapat sosialisasi penyaluran beras bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu ini dipimpin Staf Ahli Wali Kota Pekanbaru Mahyuddin, Asisten Manager Pelayanan Publik Perum Bulog Wilayah Riau Kepri Valdi Wiranata serta Account Manager Penjualan Korporat PT Pos Indonesia KCU Pekanbaru, Mahdi.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyuddin yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pekanbaru mengungkapkan bahwa tugas utama dari pemerintah adalah bagaimana menyukseskan program ini sehingga bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.
Mahyuddin menjelaskan, kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah menyebabkan harga beras di pasar naik. Kenaikan ini berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
.jpg)
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru Mahyuddin saat memberi penjelasan kepada 83 lurah se kota Pekanbaru terkait bantuan pangan beras oleh pemerintah.
Penyaluran beras bantuan pemerintah ini, jelas Mahyuddin adalah untuk menstabilkan harga dan tetap menjamin ketersediaan beras di tengah masyarakat.
''Beras ini adalah beras medium. Harga per kilogramnya sebelumnya Rp10.500, sekarang menjadi Rp11.500 atau naik RP1.000. Nah oleh pemerintah, beras ini diberikan kepada masyarakat agar kebutuhan pangan beras masyarakat tercukupi. Bila beras ini tak tersalurkan, dampaknya adalah, masyarakat akan mengejar beras premium yang harganya jauh lebih mahal dan pastinya itu akan berpengaruh terhadap kondisi inflasi di Tanah Air,'' jelas Mahyuddin.
Untuk itulah, dia mengajak seluruh lurah untuk hadir agar apa yang menjadi kekhawatiran tidak terjadi.
''Jadi kami harapkan dukungan penuh dari seluruh lurah bagaimana beras ini bisa sampai kepada masyarakat yang namanya sudah masuk dalam daftar penerima berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Sosial,'' papar Mahyuddin lagi.
Karena itulah, lanjut Mahyuddin, beras-beras yang didistribusikan Bulog melalui Kantor Pos hitungannya habis dan tidak ada yang kembali. ''Kalau jumlah warga yang terdata itu 10, maka 10 (karung beras,red) itu harus sampai kepada warga. Kalau memang warganya tidak mengambil, segera dicari penggantinya, bagaimana teknisnya, karena itulah, kita berkumpul di sini,'' papar Mahyuddin lebih jauh.
Dia berharap, penyaluran beras bantuan pemerintah ini bisa berlangsung 100 persen, hingga, itu juga membantu kerja dari Kantor Pos dan Bulog dalam proses penyalurannya.
Dalam pertemuan tersebut, jumlah lurah sempat mempertanyakan perihal mekanisme penggantian nama warga penerima bila beras tidak diambil atau ada halangan dalam pendistribusian.
Mahyuddin mencontohkan, bila memang ada beras yang tidak diambil, maka diharapkan bantuan lurah untuk menginformasikannya kepada RT dan RW sehingga dapat diketahui alasannya. Bila memang dalam tenggat waktu yang diberikan tak juga diambil, maka sesuai mekanisme maka bisa dilakukan penggantian nama penerima bantuan denngan mengacu pada juknis siapa yang boleh menerima.
Mahyuddin berharap para lurah dapat membantu bagaimana proses penggantian nama penerima ini bisa berlangsung cepat. ''Paling lama kita minta bantuan, 7 hari itu sudah ada nama penggantinya, jadi tidak lama-lama,'' jelas dia.
Menimpali penjelasan Mahyuddin, Account Manager Penjualan Korporat PT Pos Indonesia KCU Pekanbaru, Mahdi menjelaskan kalu dukungan untuk percepatan itu perlu diperhatikan bersama mengingat menjaga kualitas beras yang disalurkan agar tetap baik.
''Kita tidak ingin, beras ini karena terlalu lama tersimpan lantas kualitasnya menjadi menurun. Kita tak ingin masyarakat komplain terkait penurunan kualitas ini. Karena itulah, kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak dan ibu para lurah,'' pinta Mahdi.
Sementara Manager Pelayanan Publik Perum Bulog Wilayah Riau Kepri Valdi Wiranata dalam penjelasannya mengharapkan, dalam memastikan penyaluran sesuai dengan ketentuan, maka para lurah bisa memahami petunjuk teknis penyaluran bantuan bagi penerima, termasuk perihal penggantian nama.
''Juknisnya ada, jadi pelaksanaannya agar lebih mudah, tetap mengacu pada Juknis tersebut saja,'' singkat Valdi.
Pada kesempatan itu juga muncul pertanyakan dari salah satu lurah perihal apakah warga yang tidak memiliki KTP Pekanbaru berhak menerima bantuan?
Mahyuddin pada kesempatan itu menjelaskan, syarat prioritas utama dari penerima adalah memiliki KTP Pekanbaru dan ada dalam daftar penerima.
Dia juga menjelaskan untuk penggantian nama penerima, disebabkan perubahan data di lapangan, Mahyuddin mengajak para lurah juga bisa menggunakan mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel).
''Perubahan data, termasuk yang dikeluarkan Kementerian Sosial saat ini sangat terbuka untuk berubah. Sekarang, datanya setiap bulan bisa berubah. Namun, mekanisme yang digunakan hendaknya melalui Musyawarah Kelurahan,'' imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, sekitar 70-an lurah yang hadir menyampaikan kesiapan mereka untuk mendukung kelancaran program bantuan pangan beras kepada masyarakat tidak mampu ini.
Bahkan, para lurah meminta kalau bisa, pelaksanaan penyaluran tidak hanya dilakukan di Kantor Pos, melainkan bisa dilakukan di kantor lurah, dengan harapan bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan warga untuk menjemput beras itu.
Kebijakan tersebut terutama diharapkan bisa dilakukan untuk daerah-daerah yang berada jauh di perbatasan Pekanbaru.
Dari data yang dihimpun di lapangan, untuk tahap ini, jumlah penerima bantuan beras oleh pemerintah di Kota Pekanbaru berjumlah 16.009 kepala keluarga. Dan untuk bulan Oktober 2023 ini merupakan tahap kedua penyaluran yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah.
Untuk periode Oktober ini, pemerintah menjadwalkan penyaluran bantuan pangan selama sepekan dalam rentang waktu 9-16 Oktober 2023). (r)
