KAMPAR (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat komitmen memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Hal itu ditegaskan Bupati Kampar Ahmad Yuzar saat mengikuti Zoom Meeting Koordinasi dan Pembahasan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Riau dari Ruang Command Center Lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (21/9/2026).
Bupati meminta Dinas Sosial Kabupaten Kampar mengoptimalkan peran Agen Perlinsos, khususnya dalam pendataan dan pemutakhiran penerima manfaat. Menurutnya, kualitas data menjadi kunci agar kebijakan dan penyaluran bansos memiliki arah yang jelas serta tepat sasaran.
“Kami meminta Dinas Sosial mengoptimalkan peran Agen Perlinsos dalam pendataan penerima manfaat. Data ini akan memberikan arah sehingga bantuan dapat terarah dan tepat sasaran,” tegas Ahmad Yuzar.
Bupati juga mengingatkan agar pendataan dilakukan secara akurat sesuai kondisi sosial masyarakat di lapangan. Ia menekankan pentingnya meminimalkan inclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi masuk sebagai penerima, serta exclusion error, yakni masyarakat yang memenuhi kriteria namun justru tidak terdata sebagai penerima manfaat.
“Jangan sampai masih ditemukan inclusion error dan exclusion error di lapangan. Peran Agen Perlinsos harus memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan memiliki cakupan yang optimal,” pinta Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Drs. Agustar menyatakan siap melaksanakan instruksi Bupati. Dinas Sosial akan memperkuat sinergi dengan camat dan lurah se-Kabupaten Kampar untuk memastikan proses pendataan penerima manfaat berjalan lebih akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat.
Dalam pertemuan yang dipandu Pemerintah Provinsi Riau dan diikuti instansi terkait bidang bantuan sosial tersebut, dibahas pula keterkaitan data perlindungan sosial dengan berbagai data yang Integrasi dengan datasen Indonesia tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi penerima manfaat, termasuk data kepemilikan aset, sehingga proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar Dendi Zulkhairi juga menyatakan kesiapan BPKAD mendukung program tersebut. Sinergi data dengan Dinas Sosial akan dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pemanfaatan data dapat mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kabupaten Kampar.
Listrik Indonesia
