SIAK SRI INDRAPURA (RIAUSKY.COM) - Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Siak berhasil menerima Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 lalu dengan capaian nilai 60,93.
Atas pencapaian ini, Negeri Istana Siak Sri Indrapura, menjadi satu-satunya perwakilan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau yang berhasil meraih hasil evaluasi dengan peringkat B dari Pemerintah Pusat pada tahun 2016.
Tak hanya itu, dari capaian ini, negeri Istana berhasil mengukuhkan daerah destinasi pariwisata unggulan di Riau, sebagai Kabupaten dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau, sesuai dengan Visi Pembangunan Jangka Pendek Daerah Tahun 2011-2016. Dan Kualitas penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Siak terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun.
Selain menjadi daerah penerima penghargaan WTP 4 tahun terakhir secara berturut-turut, Kabupaten Siak juga menerima Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 lalu dengan capaian nilai 60,93. Atas pencapaian tersebut,Negeri Istana menjadi satu-satunya perwakilan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Riau yang berhasil meraih hasil evaluasi dengan peringkat B dari Pemerintah Pusat pada tahun 2016.
Sekaligus mengukuhkan daerah destinasi pariwisata unggulan di Riau ini sebagai Kabupaten dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau, sesuai dengan Visi Pembangunan Jangka Pendek Daerah Tahun 2011-2016 di awal periode pertama kepemimpinan pasangan Syamsuar - Alfedri.
Bupati Siak Drs.H.Syamsuar,M.Si mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, dalam hal akuntabilitas kinerja, Kabupaten Siak terus mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya.
"InsyaAllah kita masuk 10 besar terbaik di pulau Sumatera. Tentunya selain menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, kedepan kita jadikan pencapaian ini untuk terus mengevaluasi SKPD mana yang masih memiliki kelemahan" kata Syamsuar usai menerima laporan evaluasi AKIP di Yogyakarta, Senin (25/01).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PAN dan RB Yuddi Chrisnandi dalam sambutannya, mengatakan bahwa tujuan dari evaluasi ini amat erat kaitannya dengan gambaran daya saing bangsa terhadap pemberlakuan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Kita tidak ingin ketinggalan dari negara lain. Sejak 31 Desember 2015 lalu, Indonesia menjadi pasar terbuka di Asean.Kompetisi antar bangsa mutlak terjadi dimana kinerja pemerintah akan menjadi tuntutan global" terang politisi Hanura ini.
Acara Penyerahan LAKIP kepada Kabupaten/ Kota se-Provinsi DIY dan se-Sumatera yang dilaksanakan oleh Menteri PAN dan RB, sekaligus dirangkai dengan kegiatan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2016.
Tercatat dari 156 Kabupaten/ Kota penerima hasil LAKIP, yang hadir adalah, 10 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota se-DIY dan se- Pulau Sumatera menerima laporan hasil evaluasi LAKIP dengan nilai B dari Menteri PAN dan RB. (R08)
Listrik Indonesia
