TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM) - Terkait pemberitaan sebelumnya tentang pengambilalihan wewenang pengelolaan pertambangan yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi III (tiga) bidang Kesejahteraan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, ST juga membenarkan hal tersebut.
"Memang benar, bahwa masalah pertambangan diambil alih oleh Provinsi (Distamben Prov. Riau, red) dan saat ini masih dalam masa transisi, kalau tidak salah hingga bulan Oktober nanti (2016, red). Jadi, untuk hal-hal seperti , izin-izin pengelolaan itu akan dikeluarkan oleh Distamben Prov. Riau)," ujar Iwan Taruna saat ditemui dikantornya di Jalan Subrantas, Tembilahan, Rabu (10/2) siang.
Iwan Taruna mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Distamben perihal pengelolaan pertambangan di Inhil.
"Kami belum tahu pasti bentuk kebijakan yang akan diambil oleh Distamben Provinsi (Riau,red), apakah tetap ditarik atau dikembalikan ke Kabupaten. Atau bisa saja diambil kebijakan oleh Pemprov untuk membentuk, seperti UPT (Unit Pelaksana Teknis) disini (Inhil, red). Terus terang, memang belum ada komunikasi sampai ke hal tersebut," ungkapnya.
Iwan Taruna berharap agar antara Pemprov dengan Pemkab terus menjaga hubungan koordinasi dalam konteks pengelolaan sektor pertambangan di Inhil.
"Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Inhil memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah, terutama pada sektor pertambangan batu bara. Kami selaku wakil rakyat berharap agar pihak Pemprov dapat terus berkoordinasi dengan pihak Pemkab dalam hal pengelolaannya. Meskipun saat ini sektor tersebut (pertambangan, red) telah menjadi kewenangan Pemprov," tandas Iwan. (R17)
Listrik Indonesia
