PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Meski sudah dipenghujung Februari, namun DPA (Daftar Pengguna Anggaran) belum juga dikeluarkan oleh Plt Guberur Riau. Hal itu menyebabkan seluruh kegiatan di SKPD (Satuan Kerja Perangat Daerah) belum bisa dilaksanakan.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Riau Muhammad Adil angkat bicara. Adil menilai pelaksana tugas Gubernur Riau semestinya yang mendapatkan rapor merah dengan adanya kejadian seperti itu.
"Yang harus dapat rapor merah itu pelaksana tugas gubernur Riau dan yang harus diganti itu pelaksana tugas gubernur Riau kalau seperti ini, bagaimana bisa berjalan kegiatan kalau DPA nya belum di keluarkan,"Ujar Muhammad Adil seperti dikutip dari detakriaunews.com.
Bahkan Adil menduga diundurnya DPA tersebut sampai saat ini dikarena kan adanya suatu kepentingan terselubung.
"Kalau diperlambat itu kemungkinan ada kepentingan. kalau tidak mengarah kesitu, apalagi coba. Seperti bagi-bagi proyek dengan kroni-kroninya, tetangga dan kerabatnya,"ungkap salah seorang anggota komisi E DPRD Riau tersebut.
lebih lanjut dikatakan politisi Hanura ini banyak pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat tidak bisa terlaksana, salah satunya mebangunan fasilitas RSUD yang tidak bisa terlaksana.
" Bahkan semua belum bergerak, apalagi seperti RSUD itu kan pelayanan untuk kepentingan masyarakat,"tuturnya. (R03)
DPA Tak Kunjung Keluar? M Adil: Plt Gubri Layak Dapat Rapor Merah
