PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan Penerimaan Asli Daerah.
Hal ini menjadi perhatian, karena Potensi tersebut dinilai masih dapat untuk ditingkatkan secara proporsional. Dalam implementasinya, Biro Administrasi Ekonomi mengajukan kerjasama baru kepada pihak Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Hal ini terlihat sengan mengusulkan pembagian deviden sebesar Rp1,5 miliar per tahunnya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Riau, Darusman.
Ia menerangkan. sebelumnya, Arya Duta hanya menyetor sekitar Rp200-an juta pertahun. Angka itu dinilai kecil jika melihat penghasilan hotel tersebut saat ini.
"Kita terus mencarikan formula yang terbaik. Selain itu kita juga sudah rapat bersama pihak Lippo Karawai induk Hotel Aryaduta membahas MoU yang dilakukan Pemprov Riau dengan Lippo Karawaci. Ada tiga opsi yang kita tawarkan," kata Darusman.
Opsi pertama, Pemprov Riau minta 5-15 persen dari pengasilan bruto Aryaduta. Seandainya 5 persen, dapat penghasilan bruto Aryaduta dari Rp25 miliar, maka setiap tahunnya Lippo Karawaci atau Aryaduta harus menyetor ke Pemprov Riau sebesar Rp1,5 miliar.
"Kalau 5 persen diterima dari Rp25 miliar diterima Pemprov Riau, maka seluruh aset Aryaduta harus dirawat sedemikian rupa. Mulai dari karpet, kasur sampai sendok dan piring harus mendapat pengawasan dari Pemprov Riau," ujar Mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau itu.
Selain iru Pemprov Riau kata Darusman menargetkan tanggal 4 Desember 2017 mendatang telah ditandatangani MoU baru tersebut."Tinggal lagi pihak Lippo Karawaci tinggal memilih berapa kesanggupan mereka memberikan PAD ke Pemprov Riau," paparnya. (*)
Listrik Indonesia
