PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Walikota Pekanbaru, DR Firdaus MT, menegaskan penanganan banjir di Kota Pekanbaru membutuhkan kerja sama dengan pusat dan provinsi. Pasalnya, pusat dan provinsi juga bertanggung jawab pada pembangunan drainase.
Menurut Firdaus, pemerintah pusat juga bertanggung jawab pada drainase utama, sungai dan anak sungai. Lalu, drainase kolektor penampungan tanggung jawab provinsi. "Kabupaten/kota bertanggung jawab pada drainase tersier di lingkungan masyarakat," terang Firdaus saat dikonfirmasi terkait keluhan banjir di sejumlah kawasan di Pekanbaru akibat hujan lebat, Senin (25/6/2018).
Dijelaskan Firdaus, dirinya sudah pernah merancang masterplan atau perencanaan pembangunan drainase di Pekanbaru yang melibatkan pusat dan provinsi saat menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau. Namun program itu tidak berjalan karena belakangan tidak ada tindak lanjut dari pihak provinsi. "Jadi perlu ada sinergisitas antara pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, provinsi, dan pemko," katanya.
Menurut Firdaus, selama ini Pemko Pekanbaru sudah berusaha keras untuk mengatasi masalah banjir yang melanda Pekanbaru jika hujan lebat turun. Namun karena terbatasnya anggaran, maka yang dapat dilakukan hanyalah mengelola dan perawatan saluran drainase, serta membangun drainase tersier di lingkungan masyarakat.
"Kalau ingin menuntaskan masalah banjir maka harus merombak seluruh drainase yang ada dan pembuatan waduk penampungan air. Dan biayanya mencapai triliunan rupiah, tentu tak mungkin ditanggung Pemko Pekanbaru sendiri," ujarnya.
Ditambahkan Firdaus, selain merombak total drainase yang ada dengan saling terhubung perlu juga ada waduk besar penampungan air lengkap dengan pintu airnya. Mengingat kondisi Kota Pekanbaru berada di bawah permukaan air laut, perlu waduk sebelum pembuangan ke sungai/laut.
"Jadi sekali lagi, perlu dana cukup besar atasi banjir di kota Pekanbaru. Karena perlu dirombak semua dan pembuatan waduk besar. Paling tidak butuh empat waduk," ulangnya lagi. (R04/pku)
Listrik Indonesia
.jpg)
.jpg)
