JAKARTA (RIAUSKY.COM) - PDI Perjuangan menanggapi pernyataan capres Prabowo Subianto soal korupsi yang dinilai sudah mencapai stadium 4 saat bicara di Singapura. PDIP menilai guru korupsi di Indonesia adalah mantan presiden Soeharto.
Hal tersebut disampaikan oleh Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Menurutnya, negara telah menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan disebutkan dalam Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 untuk menegakkan hukum terhadap terduga pidana korupsi.
"Termasuk oleh mantan presiden Soeharto. Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 Tahun 98 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," ujar Basarah kepada wartawan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Bagi Basarah, pernyataan Prabowo soal korupsi seperti memercik muka sendiri. Menurutnya, persoalan korupsi menjadi PR bersama rakyat Indonesia, tetapi sumbernya sudah terjadi sejak kekuasaan presiden Soeharto.
"Ya itu semacam memercik air di dulang, kena muka sendiri begitu. Ini (korupsi) PR kita bersama, tapi sumbernya itu sudah terjadi sejak periode kekuasaan di mana pada waktu itu, Pak Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru pada waktu itu," kata Wakil Ketua MPR ini.
Basarah menegaskan dirinya tidak ingin mencari kambing hitam dalam permasalahan korupsi. Ia mengajak untuk menangani kasus korupsi dengan cara yang luar biasa dan tidak dengan saling menyalahkan.
"Karena itu, negara kita telah menjadikan korupsi sebagai extraordinary crime, maka mari kita tangani pemberantasan korupsi ini dengan cara-cara luar biasa bukan hanya dengan menyalahkan satu pihak dan lain pihak. Ini PR kita bersama," tegasnya.
Sebelumnya, capres Prabowo Subianto melihat kasus korupsi di Indonesia sudah sangat masif dan merajalela. Bahkan, jika dianalogikan sebagai penyakit kanker, kasus korupsi sudah di level stadium 4.
"Korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Ini yang merusak masa depan kita," kata Prabowo saat menjadi pembicara di The World in 2019 Gala Dinner di Grand Hyatt Hotel, Singapura, Selasa (27/11).
Prabowo pun berjanji, jika terpilih nanti, ia akan mendorong reformasi bagi pemerintah yang bersih dan tidak korup. Pemerintahan yang bersih dan tidak korup akan menarik bagi dunia usaha.
"Jika saya terpilih, perhatian saya dan semangat saya akan menciptakan birokrasi yang rasional, modern, demokratis, dan bersih, pemerintahan yang bersih, dan saya pikir ini adalah lingkungan terbaik untuk bisnis," kata Prabowo.
PKS Singgung Partai Terbanyak 'Cetak' Koruptor
Sementara itu, Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin mulanya berbicara soal maraknya kasus korupsi di Indonesia saat ini. Ia menyindir tentang kader partai yang paling banyak kena OTT KPK.
"Perilaku korup itu menyangkut sikap mental dan soal keseriusan dalam law enforcement. Pasca Orde Baru, lihat saja partai mana yang jumlah kepala daerah koruptor yang ditangkap KPK paling banyak?" ujar Suhud kepada wartawan, Rabu (28/11/2018).
Menurut Suhud, banyaknya kader partai atau kepala daerah yang kena OTT KPK membuktikan program 'Revolusi Mental' Jokowi gagal. Karena itu, ia sepakat dengan pernyataan capres Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium 4.
"Hal ini menunjukkan bahwa program 'Revolusi Mental' yang diusung dalam kampanye Pak Jokowi gagal mendorong perilaku anti-korupsi di masyarakat," kata dia.
"Saya sependapat dengan Pak Prabowo bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia di era Pak Jokowi tak ada kemajuan atau jalan di tempat," imbuh Suhud.
Suhud pun membeberkan sejumlah bukti. Ia merujuk pada angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2017 dan data BPS tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi Masyarakat 2018.
"Pertama, Indeks Persepsi Korupsi 2017 yang dikeluarkan oleh Transparency International yang tidak mengalami perubahan signifikan. Kedua, data BPS tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi Masyarakat 2018 yg mengalami penurunan," tuturnya. (R02)
Sumber: Detik.com
Listrik Indonesia
