JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut Prabowo Subianto tidak mungkin memerintahkan pendukungnya melakukan ‘people power’.
Sandiaga mengatakan Prabowo bukan sosok diktator.
“Beliau bukan diktator, tak bisa beri perintah, tak bisa beri arahan (untuk people power),” kata Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).
Menurut Sandiaga, Prabowo tak mau membicarakan soal ‘people power’.
Karena Prabowo, menurutnya masih yakin penyelenggara Pemilu akan cepat menindaklanjuti temuan dugaan kecurangan dan kesalahan dalam Pemilu 2019.
“Beliau tidak bicara soal ‘people power’, tapi beliau menegaskan bahwa masyarakat menunggu tindak lanjut penyelenggara Pemilu terhadap laporan kecurangan dan kesalahan Pemilu,” katanya.
“Pak Prabowo percaya masyarakat Indonesia dewasa dalam berpolitik dan tahu apa yang diperbuat,” ujarnya.
Penyelenggara pemilu punya cukup waktu
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan apa yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan media asing di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).
Saat ditemui di Rumah Siap Kerja, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019) Sandiaga Uno menceritakan bahwa Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada media asing bahwa dirinya yakin penyelenggara Pemilu masih punya cukup waktu untuk mengoreksi temuan kesalahan dan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019.
“Pak Prabowo menyatakan yakin bahwa sisa waktu yang ada masih cukup bagi penyelenggara Pemilu untuk mengkoreksi kesalahan dan dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019, beliau masih berprasangka baik,” ungkap Sandiaga kepada awak media.
Sandiaga mengatakan semua temuan dugaan kecurangan dan kesalahan Pemilu 2019 sudah disampaikan pihaknya kepada Bawaslu RI.
Sandiaga menyampaikan bahwa Prabowo berpendapat perlu ada langkah cepat untuk klarifikasi dan tindak lanjuti laporan-laporan tersebut agar tidak mencederai demokrasi.
“Beliau katakan jumlah temuan kesalahan dan dugaan kecurangan Pemilu 2019 jauh lebih banyak dari 2014 yaitu berjumlah sekitar 73 ribu dan sekitar 6,7 juta pemilih tak mendapat akses untuk menyampaikan hak politik,” tegasnya.
“Kalau ada kecurangan dalam Pemilu pun masyarakat tak akan menerima apa pun hasilnya, masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas,” katanya.
Prabowo paparkan kecurangan
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno hadir dalam pertemuan dengan koresponden media internasional di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (6/5/2019).
Sandiaga Uno menemani Prabowo Subianto dan sejumlah elit Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berdialog dengan para wartawan dari media luar negeri itu.
Mereka yang hadir diantaranya Ketua BPN Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Anggota Dewan Pembina BPN Amien Rais, Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said, Pakar Ekonomi Rizal Ramli dan Said Didu.
Sandiaga Uno mengatakan dalam dialog tersebut Prabowo memaparkan sejumlah dugaan kecurangan dan penipuan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Pak Prabowo menjelaskan penelusuran tentang beberapa laporan yang diterima berkaitan dengan irregulareties dan fraud. Kecurangan dan hal hal anomali yang sudah dilaporkan ke penyelenggara pemilu," kata Sandiaga Uno saat buka bersama di kediaman ibunya, Mien Uno, Jalan Galuh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu Sandiaga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut juga, Prabowo memaparkan mengenai langkah langkah yang akan dilakukan BPN dalam Pemilu 2019, yang pengumuman pemenangnya akan dilakukan pada 22 Mei mendatang.
Salah satunya mendorong KPU menindaklanjuti temuan 75 ribu kesalahan input data Sistem Informasi Penghitungan Suara ( Situng) KPU.
"Keinginan kami meminta sistem audit IT dari KPU karena ditemukan beberapa kelemahan sistem yang kita pastikan harus diperbaiki sebelum kita percaya sistem IT kuat tangguh dan layak dipercaya," katanya.
Kepada wartawan media internasional itu juga, Prabowo menjelaskan soal update pengumpulan formulir C1 yang dilakukan BPN. Menurutnya proges pengumpulan formulir C1 tersebut kini sudah mencapai 50 persen.
"Kelanjutan secara reguler akan update ke media internasional," katanya.
Secara keseluruhan menurut Sandiaga, Prabowo memaparkan keinginan BPN agar KPU mengkoreksi penyelenggaraan Pemilu. Ia dan Prabowo ingin Pemilu benar-benar berlangsung jujur dan adil.
"Dia(Prabowo) tidak bisa menerima hasil dari pemilu yang penuh kecurangan yang tak dikoreksi. Itu yang disampaikan pak Prabowo didampingi beberapa tokoh-tokoh petinggi BPN," pungkasnya.(R04)
Sumber Berita: Tribunnews
