RIAUSKY.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi melaporkan istri perwira polisi bernama Rita Mariana ke Polres Meranti.
Rita dilaporkan karena diduga membuat ujaran kebencian melalui media sosial dengan menyebut Bupati Meranti Irwan Nasir sebagai bupati dajjal dan bupati monster.
Rita dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Meranti, Sudandri didampingi Kepala Bagian Humas, Hery Saputra. “Rita kita laporkan ke Polres antasnama Pemkab Meranti dalam hal ini bidang biro hukum,” kata Hery Saputra.
Ia menambahkan, Rita yang juga Ketua Relawan Srikandi Pemenangan Jokowi Kepulauan Meranti dilaporkan atas unggahan di Facebook pada 7 Mei 2019. Dalam akun media sosial, Rita membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi mengenai Bupati Meranti.
Rita menyebut Bupati Meranti Dajjal dan monster. Hal itu dianggap sebagai ujaran kebencian atau hate speech. “Kita melaporkan karena menyebut Pak Bupati sebagai dajjal, monster. Ini hate speech,” tuturnya seperti dilansir dari Pojoksatu.id.
Sebelumnya pada 7 Mei 2019 lalu, Rita Mariana yang mengaku sebagai Srikandi Jokowi itu menuliskan beberapa hal yang memojokkan orang nomor satu di Meranti.
Diantaranya disebutkan bupati Meranti sebagai monster dan mempunyai sifat Dajjal yang menyembunyikan semua informasi tentang keburukan dan kemiskinan desa dan menutupi bisnis besar Narkoba oleh adiknya dan bisnis gelap lainnya.
Tidak sampai di situ, bupati juga disebutkan juga menguasai semua mafia di Meranti, tempat hiburan, perjudian dan ilegal logging. Bupati juga dituduhkan telah menikah sampai enam kali.
Dalam hal penyebaran informasi, media pun ikut disalahkan, dimana dia menyebutkan wartawan pura-pura tidak tahu karena sudah disiram uang.
Selain itu dia juga menyinggung sebanyak 60 desa yang ada di Meranti dalam kondisi miskin.
Saking miskinnya, tempat buang air kecil dan air besar di semak atau belakang hutan. Penduduknya kebanyakan buta huruf dan bodoh bisa berbahasa, namun tidak bisa menulis.
Salah satu desa yang disebutkannya adalah Desa Sesap yang berada di Tebingtinggi, dimana desa tersebut mayoritas didiami oleh Suku Akit.
Dalam tulisannya, disebutkan desa itu tidak ada fasilitas Puskesmas dan mantrinya, masyarakat tidak satupun yang memiliki surat tanah.
Ia juga menyebut masyarakat di Desa Sesap tidak tahu arti agama dan merayakan perayaan agama apa saja.
Dia juga menyinggung rumah suku Akit seperti rumah tidak layak huni yang tidak memiliki dinding dan pembatas.
Menanggapi hal tersebut, Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat pada Sabtu (11/5/2019) pukul 13:00 WIB.
Rapat yang digelar di Sekretariat Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota itu menghadirkan sejumlah kepala desa dengan masing-masing koordinator kecamatan.
“Rapat yang kita gelar ini untuk menindaklanjuti terhadap postingan di medsos yang memojokkan Bupati, desa di Meranti dan wartawan,” kata ketua Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti, Mahadi, sebagaimana dilansir dari halloriau.com.
“Ini tidak ada perintah dari Bupati, namun kami atas nama forum kepala desa berinisiatif untuk mengambil langkah melaporkan ke Polres, karena realitanya tidak benar seperti yang diungkapkan,” tambahnya. (R01)
Listrik Indonesia
