RIAUSKY.COM - Personel TNI dan Polri yang bertugas mengamankan penetapan hasil pemilu dan pilpres 2019 dilarang membawa peluru tajam. Apa alasannya?
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasannya. Dia bilang, pemerintah telah mengidentifikasi ada kelompok yang bermain dan membuat suasana ricuh.
Sebagai langkah antisipasi, kata Moeldoko, maka TNI dan Polri dilarang menggunakan peluru tajam dalam pengamanan tanggal 22 Mei nanti. Hal itu diputuskan dalam rapat di kantor Menko Polhukam.
"Nggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap nggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan," katanya, Senin (20/5/2019).
Petugas keamanan yang akan dikerahkan sekitar 28 ribu. Meski ada pengamanan yang besar, Moeldoko tetap mengimbau masyarakat untuk mengurungkan niat ikut aksi pada 22 Mei nanti.
"Masyarakat nggak perlu takut. Tetapi kita juga mengimbau masyarakat tidak perlu kumpul," kata mantan pangliam TNI itu seperti dikutip dari Rakyatku.com.
Sebelumnya, kata Moeldoko, intelijen mendeteksi adanya upaya menyelundupkan senjata. Motif penyelundupan senjata itu terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu atau sniper.
Dari awal, katanya, sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung. Berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir, sehingga harus menggunakan teleskop.
"Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik agar publik paham," jelasnya.
Dia mengatakan sangat mungkin ada upaya adu domba pada tanggal 22 Mei 2019 nanti. Bahkan dia mengatakan TNI dan Polri yang jadi korban nantinya.
"Sangat mungkin (ada upaya adu domba). Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah. Ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan. Gitu," katanya. (R03)
Listrik Indonesia
