JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate membantah ada pertemuan antara pihak 01 dan Prabowo Subianto terkait pembahasan konsensi pengisian jabatan publik sebagai upaya rekonsiliasi usai berakhirnya Pilpres 2019. Menurut dia semua isu masih sebatas spekulasi.
Hal itu ia katakan menyusul adanya isu pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan Prabowo untuk membahas terkait rekonsiliasi kedua kubu.
"Sampai hari ini belum ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Informasi yang beredar sifatnya masih hanya spekulasi aja. Belum ada pembicaraan konsesi dan sharing of power baik dengan Demokrat, PAN maupun Gerindra," kata Johnny saat dihubungi wartawan, Rabu (26/5/2019).
Lebih lanjut Johnny yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf itu bicara juga mengenai wacana Partai Gerindra yang dirumorkan merapat ke gerbong koalisi Jokowi.
Gerindra, kata Johnny, seharusnya tetap menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan. Hal itu tak lepas dari upaya pemerintahan Jokowi yang tetap membutuhkan pengawasan di periode 2019-2024 mendatang.
"Bangsa ini juga butuh mekanisme pengawasan yang konstruktif. Gerindra dapat memainkan peran oposisi yang kontributif, tidak harus semua menjadi anggota atau koalisi kabinet," kata Johnny.
Sekjen Partai Nasdem itu mengatakan bahwa peranan oposisi yang dijakankan Gerindra selama 10 tahun belakangan ini memiliki peran yang strategis. Ia mengatakan kontrol publik akan melemah bila semua parpol akan masuk kabinet.
"Jika semua masuk kabinet maka menjadi kabinet pelangi dan spent of control yang sangat lebar, belum tentu itu baik. Rakyat akan melihat suatu tontonan politik yang membingungkan," kata dia.
Lihat juga: Wiranto Bersyukur Kalau Budi Gunawan dan Prabowo Bertemu
Tak hanya itu, Johnny turut membeberkan bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan Gerindra sepanjang delapan bulan kampanye Pilpres 2019 belakangan ini terlihat berlawanan dengan Jokowi.
Ia pun memprediksi kabinet pemerintahan Jokowi akan penuh tantangan bila Gerindra turut bergabung dalam koalisi.
"Seperti infrastruktur, tata kelola hutang luar negeri, perpajakan yang progresif terlihat sangat tajam perbedaannya. Bagaimana mau digabungkan dalam tata kelola kabinet? Tentu sangat sulit dan penuh tantangan. Pak Jokowi tentu berharap kabinet yang efektif dan efisien," tambahnya.
Melihat hal itu, Johnny menilai kabinet yang terlalu 'gemuk' sangat tak efektif bagi iklim demokrasi di Indonesia.
"Saat ini saja koalisi KIK sudah terdiri dari 5 parpol, jika perlu ditambah yang satu atau dua cukup tidak perlu seluruhnya. kabinetnya menjadi terlalu lebar, harus mengakomodasi semua kekuatan politik," kata dia.(R04)
Listrik Indonesia
