JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet?
Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabinet kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya dilansir dari tribunnews.
Lalu siapakah sosok Menteri yang layak dipertahankan Jokowi untuk lima tahun mendatang?
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menjelaskan untuk menjawab hal itu harus dipahami terlebih dahulu semangat kerja dari Jokowi pada periode kedua pemerintatahannya.
Pasti di periode kedua ini, Jokowi ingin ada warisan (legacy) yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang.
Selama lima tahun pertama pemeritahannya, Jokowi sudah memberikan warisan yang pasti akan dikenang rakyat Indonesia, yakni infrastruktur.
"Sehingga masyarakat Indonesia bisa mengenang, bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi, infrastruktur dibangun," ujar pendiri Lembaga analisi politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.
Dari sinilah, menurut dia, akan bisa diprediksi siapa saja Menteri yang akan dipertahankan Jokowi untuk jilid II pemerintahannya.
Memang banyak sosok Menteri baik dalam kinerjanya. Namun yang akan bisa memberikan warisan yang dapat dikenang oleh masyarakat di kala pemerintahannya ada beberapa sosok Menteri, yakni:
1. Basuki Hadimuljono
Hendri Satrio yakin sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono akan kembali menduduki kursi yang sama pada periode pemerintahan Jokowi 2019-2024.
Karena sosok Basuki Hadimuljono, mampu secara cepat menterjemahkan visi dan misi serta keinginan Jokowi untuk membangun infrastruktur di Indonesia.
"Menteri Basuki akan dipertahankan. Karena bisa memberikan legacy itu," jelas Hendri Satrio.
2. Susi Pudjiastuti
Menurut dia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga bisa dipertahankan Jokowi untuk masuk dalam skuad Kabinet Kerja Jilid II.
Sama seperti Menteri Basuki, Susi Pudjiastuti juga telah dan bisa memberikan kenangan khusus dalam mejaga wilayah maritim Indonesia.
"Menteri Susi kan memberikan legacy dia. Yakni meningkatkan produksi perikanan, kali pertamanya ada penenggelaman kapal," ucap Hendri Satrio.
3. Amran Sulaiman
Sosok lainnya yang layak dipertahankan Jokowi adalah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.
Menteri Amran dia menilai, telah mampu bekerja luar biasa untuk memperjuangkan nasib petani dan ketersediaan pangan selama periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Menteri Amran juga memberikan legacy. Legacy ketahanan pangan dan macam-macam mengenai pertanian sudah dia lakukan," papar Hendri Satrio.
4. Bambang Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan tetap ada di susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-KH Maruf Amin.
Mantan Menteri Keuangan itu, menurut dia, punya tugas dan sumbangsih luar biasa yang akan memberikan peninggalan bersejarah bagi bangsa ini, yakni terkait perpindahan ibukota negara.
Selama ini terlihat peran aktif dari Bambang Brodjonegoro, dalam merencanakan dan menganalisa semua lokasi calon ibukota negara.
"Bambang Brodjonegoro termasuk yang dipertahankan. Ada planning pemindahan ibukota di tangannya," jelas Hendri Satrio.
5. Budi karya Sumadi
Menurut dia, sosok Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan tetap dipertahankan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.
Seperti Menteri PUPR, Budai Karya kata dia, telah memberikan warisan tersendiri bagi bangsa ini khususnya terkait percepatan pembanguan transportasi di Indonesia. Termasuk pembangunan dan revitalisasi bandara-bandara di daerah dan transportasi daring (online).
"Budi Karya Sumadi termasuk. Di zaman ini transportasi online ada dimana-mana," jelasnya.
6. Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurut dia, akan dipertahankan Jokowi untuk mengisi kabinet kerja Jilid II.
7. Retno Lestari Priansari Marsudi
Dia melihat juga sosok Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan tetap berada di Kabinet Jokowi-KH Maruf Amin.
"Bu Retno keberhasilannya buat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB lagi," jelasnya.
Pada tahun lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB.
Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020.
Negara akan bergantian setiap bulannya pada tahun ini untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing-masing negara.
Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019.
Menurut dia, juga masih ada sejumlah menteri lainnya yang juga akan dipertahankan Jokowi, khususnya yang berada di sekitar Ring 1.
"Yang jelas Menteri yang tidak akan dipertahankan adalah mereka yang tengah terseret-seret dalam kasus hukum, yang selama ini namanya juga sudah disebut-sebut dalam pusaran kasus di pengadilan Tipikor," jelasnya.
Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham dan Jaksa Agung Jangan Dari Parpol
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak memasukkan perwakilan partai politik untuk mengisi jabatan strategis Menteri bidang ekonomi dan hukum.
Demi kelanggengan demokrasi di negeri ini, menurut dia, kursi Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian dan Menteri-menteri terkait ekonomi diserahkan kepada profesional.
Pun demikian untuk kursi Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung, dia menyarankan itu diserahkan kepada profesioanal atau pejabat karir di lembaga tersebut.
"Yang ada urusannya dengan hukum sebaiknya tidak dari parpol. Begitu juga dengan yang ada urusannya dengan ekonomi, sebaiknya tidak diberikan ke parpol," jelasnya.
Menurut dia, bila menteri bidang ekonomi dipegang partai politik, maka akan tidak baik sebuah negara.
"Kalau itu bisa repot. Seperti sekarang misalnya ada yang maunya impor terus, sementara ada yang berkewajiban untuk memikirkan kesejahteraan petani," jelas Hendri Satrio.
Pun demikian untuk kursi Jaksa Agung, dia sepakat bila itu diambil dari pejabat karir di Kejaksaan atau dari profesional.
Sehingga tidak terjadi konflik kepentingan politik untuk pilpres 2024 mendatang, kala jabatan itu dipegang oleh wakil dari partai politik.
Anak Muda Duduk Di Kursi Menteri Perindustrian
Lebih lanjut ia menilai pula, untuk kursi Menteri Perindustrian, Jokowi diharapkan menunjuk kaum muda untuk diduduk di dalamnya.
Hal ini untuk semakin menyelaraskan kebijakan atau visi Jokowi mengenai industri 4.0.
Menurut dia, ini sejalan dengan semangat Jokowi untuk memasukkan banyak anak muda di jajaran kabinetnya pada periode kedua.
Sebagaimana diketahui Jokowi baru meresmikan peta jalan (roadmap) strategi Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0.
Melalui peta jalan ini, Indonesia diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia yang sudah lebih dahulu menyiapkan diri mengembangkan industri tersebut.
Era industri 4.0 sendiri, antara lain pemanfaatan rekayasa kecerdasan (artificial intelligence), internet of things, big data, hingga robot demi penciptaan nilai tambah barang dan jasa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa peta jalan tersebut memiliki 10 langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk mengembangkan industri 4.0.
Langkah tersebut, antara lain dengan membangun infrastruktur dan menyinergikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan platform e-commerce.
"Keuntungannya (Indonesia), negara-negara lain masih awal (mengembangkan industri 4.0). Jerman baru 3 tahun, Amerika baru mulai. Asean baru Thailand, Singapura, dan Malaysia baru menyiapkan, sehingga dengan Indonesia punya roadmap, kita bisa mengejar," ujar Darmin di Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Selain membangun infrastruktur fisik, Darmin menekankan pemerintah akan mengutamakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja.
"Yang penting ada retraining (pelatihan) dan reskilling (peningkatan ketrampilan) untuk tenaga kerja sehingga mereka memiliki ketrampilan yang berbeda," terang dia.
Adapun satu program yang dimiliki pemerintah menurut Darmin adalah peningkatan ketrampilan untuk kompetensi (skill for competence). Saat ini, pemerintah juga tengah membahas insentif pajak yang mungkin akan diberikan untuk mengembangkan industri ini.
Jokowi sebelumnya, mengaku tak percaya revolusi industri akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja seperti yang ditulis lembaga konsultan Mckinsey dalam risetnya. Menurut dia, revolusi industri justru akan melahirkan bidang kerja baru. (R04)
