JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan tahapan pilkada serentak 2020 masih terus berjalan sesuai rencana.
Sehingga menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah penerapan protokol kesehatan terkait Covid-19 secara ketat, agar tidak terjadi penularan.
“Alhamdulillah sampai saat ini, situasi di 270 Wilayah yang melaksanakan pillkada masih terkendali. Tinggal kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan berikutnya,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (21/9/2020) sebagaimana dilansir dari jawapos.com.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan, hari ini dalam rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP juga akan dibahas terkait kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan tahapan berikutnya.
“Utamanya merumuskan aturan-aturan yang lebih kuat, tegas, dan ketat dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada pilkada serentak 2020,” katanya.
Selain penguatan PKPU, Komisi II DPR juga mendorong agar pemerintah segera menyusun dan menerbitkan Perppu yang lebih tegas dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
“Kita harus tetap optimistis bisa menjalankan seluruh agenda nasional, termasuk pilkada, walaupun di tengah masa pandemi Covid-19. Kita bisa belajar dari sekitar 40-an negara yang telah melaksanakan pemilu, baik nasional maupun lokal di masa pandemi,” ungkapnya.
“Bahkan Amerika Serikat juga sedang melangsungkan pemilu presiden hingga November ini, padahal jumlah kasus Covid-19 di sana jauh lebih tinggi. Dan Indonesia adalah negara yang terakhir akan melaksanakan pemilu dari seluruh negara di dunia di tahun 2020 ini,” tambahnya.
Diketahui, pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.
Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.(R04)
Sumber Berita: jawapos.com
