,_munarman.jpg)
RIAUSKY.COM - Demi keselamatan masyarakat dari ancaman penyebaran virus corona, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, bahwa pihaknya tetap menyerukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda.
Tak hanya itu, pihaknya juga enggan bergabung dengan pemerintah dengan membentuk satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan ketimbang harus memboikot Pilkada.
"Kami tetap pada pendirian menunda Pilkada. Ogah (bergabung)," kata Munarman seperti dikutip dari Suara.com, Kamis (24/9/2020).
Terkait partisipasi penanganan virus corona di tengah masyarakat, Munarman, mengatakan, pihaknya sudah lebih dulu bergerak tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah.
"FPI selama ini sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan di berbagai kota, sudah membagikan masker, sudah membagikan bilik pemeriksaan, sudah membagikan berbagai vitamin," ungkapnya.
Bahkan menurutnya, pihaknya rela menghentikan berbagai macam aktivitas yang menimbulkan orang-orang berkerumun. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memutus penyebaran covid.
Diajak Bergabung
Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menanggapi ancaman dari sejumlah ormas seperti FPI, GNPF Ulama dan PA 212 yang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Dia menganggap, seruan penolakan terhadap Pilkada yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) terlalu berlebihan. Daripada menolak pesta demokrasi lima tahunan ini, Donny menyarankan agar para ormas ini membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada.
"Jadi saya kira tidak perlu boikot. Kalau ingin berkontribusi terhadap agenda bangsa ini yang penting, maka lebih baik membentuk Satgas untuk membantu pemerintah untuk mengawasi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah tim suksesnya dan sebagainya," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/9/2020).
Donny mengingatkan FPI, GNPF Ulama dan PA 212 untuk membantu pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan saat Pilkada serentak dibanding mengeluarkan maklumat. (R01)
Sumber: Suara.com
Listrik Indonesia
