PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pelaksanaan Belajar Tatap Muka Terbatas (TMT) yang dilaksanakan oleh tiga kabupaten dan kota di Provinsi Riau sudah berlangsung selama sepekan terakhir.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Zul Ikram mengungkapkan sejauh ini, praktik pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka tersebut berjalan baik dan lancar.
Dia belum menemukan ada keluhan, kecuali hal-hal di luar teknis yang sifatnya hanya penyesuaian yang juga persentasenya kecil.
''Jadi dalam SKB 4 menteri itu kan bahasanya ada masa transisi, jadi mungkin ada anak, mungkin salah satu contoh, terbiasa bangunnya sudah tak terkontrol, tidurnya tak terkontrol, di beberapa titik anak-anak juga harus menyesuaikan kembali. Kasus-kasus seperti itu ada dan sifatnya kasuistik jatuhnya dan itu sifatnya penyesuaian, karena hampir 9 bulan kan tidak sekolah?'' ungkap dia disela-sela pembukaan Konferensi Kerja I PGRI Riau di Hotel Furaya Pekanbaru, Rabu (287/1/2021) petang lalu.
Untuk kendala lainnya, Zul Ikram menyebutkan, sejauh ini tidak ada. Bahkan, dia mendapatkan laporan yang hampir sama di seluruh daerah, kalau guru-guru kembali bersemangat, anak-anak (murid,red) juga bersemangat. ''Jadi kita apresiasi situasi itu,'' ungkap dia.
Karena itulah, sepanjang memenuhi ketentuan sesuai dengan SKB 4 menteri dan mengikuti pola-pola dan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka terbatas, dia berharap tidak ada permasalahan yang terjadi.
Sementara itu disinggung perihal kesiapan daerah lainnya di Riau terkait pelaksanaan belajar tatap muka, Zul Ikram menyebutkan kalau sebenarnya semua daerah itu saat ini sedang prepare menuju ke sana.
Hanya saja, secara teknis, untuk melaksanakan aktivitas belajar, tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh SKB 4 menteri.
Sementara itu disinggung tentang rencana pelaksanaan belajar tatap muka di Kota Pekanbaru pada awal Februari, Zul Ikram menyebutkan sejauh ini dia belum berani membahas itu.
''Untuk Pekanbaru, saya belum berani masuk ke situ,'' kata dia.
''Ya, kita mengikuti, sesuai dengan arahan dan kebijakan yang dikeluarkan di SKB 4 menteri itu. Karena klaster dan zona pada tiap-tiap kabupaten itu ada di tiap-tiap kecamatan malah sekarang. Karena itulah, kita lebih banyak memperhatikan berdasarkan zona yang ada di kecamatan. Sepanjang memenuhi syarat SKB 4 menteri, apalagi hingga kecamatan, kita tidak ada permasalahan,'' kata dia.(R02)
