JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Pemerintah resmi memberlakukan larangan mudik lebaran 2021. Peniadaan mudik ini dilakukan di momen-momen libur hari raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Ini 8 fakta seputar larangan mudik 2021.
Sebagai informasi, aturan larangan mudik tahun 2021 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Selain itu, bagi yang mendapat pengecualian, diatur pula syarat perjalanan keluar kota melalui Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan Upaya Pengendalian COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan COVID-19.
Berikut fakta-fakta mengenai larangan mudik 2021 yang perlu Anda ketahui:
1. Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi
Seluruh moda transportasi umum, baik transportasi darat, laut, maupun udara, dilarang beroperasi selama periode larangan mudik lebaran 2021 pada 6 Mei hingga 17 Mei.
"Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa," terang Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/4).
Di darat, angkutan yang dilarang pada masa pemberlakuan larangan mudik ini yaitu: kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus, kendaraan bermotor, juga kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Selain itu perjalanan kereta api antarkota juga akan ditiadakan, dan kereta api perkotaan diberlakukan pembatasan jam operasional dan supply.
Sementara untuk perhubungan udara, pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga. Selanjutnya, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.
2. Daftar Kendaraan yang Boleh Beroperasi
Beberapa jenis kendaraan masih boleh beroperasi selama larangan mudik 2021. Pengecualian diberlakukan bagi beberapa jenis kendaraan yang beroperasi di darat, laut, maupun udara. Ini detailnya:
-Pengecualian kendaraan diberlakukan bagi:
1. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI.
2. Kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah.
3. Mobil barang dengan tidak membawa penumpang.
4. Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi.
5. Kendaraan yang mengangkut pekerja migran indonesia warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-Pengecualian sektor perhubungan laut diberlakukan bagi:
1. Kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan; pergantian awak kapal.
2. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.
3. Kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas.
4. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan.
5. Kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.
- Pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi:
1. Penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan. 2. Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional.
3. Operasional penerbangan khusus repatriasi.
4. Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat
5. Operasional angkutan kargo.
6. Operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
3. Masyarakat yang Diizinkan Melakukan Perjalanan Keluar Kota
Dalam masa larangan mudik 2021 yang berlangsung dari 6-17 Mei, pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti:
1. Yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.
2. Kunjungan keluarga yang sakit.
3. Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia.
4. Ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping.
5. Pelayanan kesehatan yang darurat.
4. Syarat Keluar Kota Selama Pemberlakuan Larangan Mudik 2021
Syarat-syarat itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Bagi orang yang akan melakukan kebutuhan mendesak, wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Berikut kriteria penggunaan SIKM:
-Pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
-Pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
-Pekerja sektor informal maupun masyarakat umum harus melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
-Masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
SIKM itu berlaku secara individual dan hanya untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara. SIKM ini wajib dimiliki oleh pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun. Sebagai catatan SIKM tidak berlaku untuk warga Jakarta yang melakukan perjalanan keluar-masuk Jabodetabek.
Lalu, selama larangan mudik berlaku, akan ada pelaksanaan operasi screening dokumen izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19. Operasi itu akan dilakukan di tempat-tempat strategis.
5. Mudik Lokal Diperbolehkan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sinyal bahwa mudik lokal masih boleh dilakukan di wilayah-wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
"Seperti yang disampaikan oleh ibu Adita (juru bicara Kemenhub), menyangkut masalah wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan. Untuk masalah perkotaan, ada beberapa daerah yang sudah kami skip di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Nomor PM 13 Tahun 2021) tadi, yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan, yang pertama adalah wilayah aglomerasi Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Lanjut Budi menjelaskan, wilayah aglomerasi yang boleh melakukan mobilitas dan pergerakan berikutnya adalah Jabodetabek. Kemudian Bandung Raya. Lalu Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi.
"Kemudian Jogja Raya, Solo Raya, kemudian Gerbang Kertosusilo atau Gresik, Bangkalan, kemudian Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo. Dan aglomerasi terakhir adalah untuk Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan juga Maros," sambung Budi.
Dikonfirmasi detikOto, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menegaskan jika mobilitas dan pergerakan masyarakat di wilayah-wilayah aglomerasi tersebut masih diperbolehkan pada periode larangan mudik lebaran 2021.
"Di aglomerasi seperti Jabodetabek, mobilitas masyarakat masih diperbolehkan, (namun) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu transportasi umum di wilayah ini akan dibatasi armada, frekuensi dan kapasitasnya," kata Adita, melalui pesan singkat, Jumat (9/4/2021).
6. Mudik Lokal di Jabodetabek Tak Perlu SIKM
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan perjalanan mudik lokal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) tidak perlu surat izin keluar masuk (SIKM) sebagai syarat perjalanan saat mudik Lebaran.
"Untuk Jabodetabek tentu tidak perlu SIKM, karena Jabodetabek itu menjadi satu kesatuan wilayah, yang dari Bekasi ke Jakarta silakan lakukan aktivitas seperti biasa, tidak perlu SIKM," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/4/2021), seperti dikutip dari detikNews.
Syafrin menerangkan SIKM hanya dikhususkan bagi mereka yang berada di luar Jabodetabek. SIKM juga bisa diajukan di kelurahan tempat warga tinggal.
"Tapi yang akan keluar Jabodetabek misalnya dari Bekasi ke Karawang, ke Bandung, otomatis perlu. Bagi pekerja nonformal atau masyarakat umum perlu urus SIKM ke kelurahan setempat," tuturnya.
7. Polri Siapkan 333 Titik Penyekatan
Polri sebagai salah satu pihak pengawas selain TNI, Kemenhub, bakal menyiapkan 333 titik penyekatan mudik yang tersebar dari Lampung hingga Bali.
Seperti disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, dari evaluasi selama ini, setiap libur panjang dan libur nasional, indikator penyebaran COVID-19 selalu meningkat. Oleh karena itu, harus dilakukan langkah-langkah penekanan penyebaran COVID-19, termasuk dengan larangan mudik lebaran 2021.
"Polri akan menggelar operasi kemanusiaan ketupat 2021. Operasi ini mengedapankan tindakan persuasif dan humanis. Kita akan gelar di 34 provinsi. Kemudian kita memedomani salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Istiono, dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretaris Negara, Kamis (8/4/2021).
Lanjut Istiono menjelaskan, Polri akan menyiapkan ratusan titik penyekatan di wilayah-wilayah yang menjadi titik mobilisasi masyarakat. Termasuk dengan membuat pos pemeriksaan di daerah-daerah.
"Pada momen ini Polri akan menggelar, membuat penyekatan di 333 titik, terutama titik utama, yaitu dari Lampung hingga Bali. Itu adalah titik mobilisasi utama yang harus kita lakukan penyekatan selain check-check point yang kita bangun di beberapa daerah. Titik penyekatan ini akan kita bangun di perbatasan provinsi maupun kabupaten untuk mengantisipasi peniadaan mudik tersebut," katanya lagi.
"Sebelum operasi ketupat ini dilakukan, kita juga menggelar operasi keselamatan yang akan kita laksanakan 12 April hingga 27 April. Operasi keselamatan ini adalah untuk mensosialisasikan tentang peniadaan mudik. Kita juga akan membagikan masker, rapid antigen gratis, dan kegiatan sosial lainnya. Ini benar-benar kami berharap kesadaran masyarakat untuk tidak mudik," tukas Istiono.
8. Sanksi Bagi Pelanggar Larangan Mudik
Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah sanksi bagi kendaraan yang melanggar aturan larangan mudik. Salah satunya kendaraan yang melanggar akan diminta putar balik kembali ke daerah asal.
"Kemudian sanksi, sanksi yang akan kami lakukan seperti tahun lalu. Bagi masyarakat memakai kendaraan seperti kami sampaikan tadi, dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, itu akan diputar balik," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube BNPB. (R02)
Sumber Berita : detik.com
