PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Dalam percepatan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diperlukannya kerjasama semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, ketika mengikuti saat mengikuti rapat Percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara virtual bersama tim KPK RI, di kediaman Gubernur Riau, Senin (08/11/2021).
"Untuk melaksanakan percepatan [Stranas PK] ini, tentunya diperlukan kerjasama semua pihak dan koordinasi yang erat antar pihak terkait," imbuh Syamsuar.
Menurutnya, percepatan Stranas PK ini harus dilakukan bersama - sama, baik dari pihak Pemerintah Daerah, KLHK, ATR/BPN, maupun pihak lainnya.
"Kita harus bekerja bersama - sama dalam menuntaskan percepatan [Stranas PK], seperti kerjasama dari pihak Pemdanya sendiri, ada dari pihak kehutanan, ada dari ATR/BPN," ungkap Gubri Syamsuar
Gubri juga meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat. Pihaknya juga siap mendukung Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam percepatan Stranas PK.
"Kami mensupport pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam percepatan baik dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan, termasuk redistribusi TORA dan sebagainya," ujarnya.
Terkait dengan redistribusi TORA ini pihaknya mentargetkan dalam Tahun 2021 ini 495.94,53 hektar. Akan tetapi, belum semua yang teraliasasikan dan juga terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat progress dari redistribusi TORA.
"Inilah yang barangkali perlu disupport sehingga progress dari TORA ini bisa mencapai target yang telah ditetapkan," ucapnya.
Pada kesempatan itu Ia juga menuturkan, bahwa pihaknya sudah dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau dalam dua tahun terakhir ini.
"Syukur Alhamdulillah, kami sudah dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dalam dua tahun ini," tuturnya. (R07/MCRiau)
Listrik Indonesia
