JAKARTA (RIAUSKY.COM)- - Badan Pangan Nasional (Bapanas)dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi peran aktif yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengendalikan harga pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) puasa dan lebaran tahun 2024.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangam Bapanas , Andriko Noto Susanto menyampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, (18/3/2024) di Kantor Kemendagri, Jakarta, per tanggal 12 Maret 2024, telah dilaksanakan total kegiatan GPM sebanyak 930 kali kegiatan GPM di 23 Provinsi dan 226 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pemda yang telah melaksanakan GPM guna meredam harga pangan dalam mengahadapi HBKN. Saat ini telah terhimpun rekapitulasi jadwal GPM di berbagai daerah dan akan terus meningkat selama HBKN puasa dan lebaran tahun ini," ungkap Andriko dalam paparannya.
Andriko menjelaskan, Bapanas telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Urusan Pangan Kabupaten/Kota dan provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan GPM, Apel Siaga HBKN, dan Pengendalian Inflasi. Dengan begitu sebagaimana yang disampaikan oleh Andriko, selanjutnya Bapanas berharap agar Pemda segera menyusun jadwal kegiatan GPM untuk pengamanan selama HBKN.
"Kami telah berkoordinasi dan mengamanatkan anggaran kepada seluruh Dinas Urusan Pangan Kabupaten/Kota dan seluruh Provinsi untuk menyusun jadwal kegiatan GPM menjelang HBKN periode Maret hingga April, ini sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah menjelang HKBN puasa dan lebaran," jelas Andriko.
Selain itu, untuk mengantisipasi terus berlanjutnya kenaikan harga beras di tingkat konsumen, NFA telah dan akan terus melaksanakan realisasi penderasan beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar tradisional maupun retail modern sepanjang tahun 2024 dengan target 1,2 juta ton beras.
"Kita tetap konsisten dengan 6 (enam) langkah yang kita kerjakan secara terus menerus bersama Perum Bulog, Pemda beserta stakeholders lainnya, salah satunya adalah dengan melakukan penyaluran SPHP beras ke pasar," tegas Andriko.
Lebih lanjut untuk menjaga daya beli masyarakat, Andriko juga menyampaikan, sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo, Bapanas juga telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap I Januari-Maret dan April-Juni 2024, serta kemudian Bantuan Pangan Telur dan Daging Ayam periode Januari-Juni 2024.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita kerjakan terus Penyaluran Bantuan Pangan Beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras/bulan, Januari sampai dengan Juni 2024, kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan juga Penyaluran Bantuan Pangan Telur Ayam dan Daging Ayam periode Januari hingga Juni 2024 kepada 1,46 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS)," jelas Andriko lebih lanjut.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menghimbau agar NFA selain melakukan kebijakan relaksasi harga dan bantuan pangan beras, juga untuk mengantisipasi potensi terjadinya moral hazard pada panen raya di bulan Maret-April agar tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.
"Khusus untuk masalah beras ini perlu kebijakan dari NFA, selain relaksasi harga dan bantuan pangan beras, sekaligus juga kita mengantisipasi potensi panen raya di bulan Maret-April yang diperkirakan akan surplus, jangan sampai terjadi moral hazard, yang membuat pihak tertentu mendikte harga, sehingga produksi yang surplus tidak menurunkan harga," imbau Tito.
Sebelumnya, pemerintah melalui Bapanas memberlakukan kebijakan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium mulai 10 Maret sampai 23 Maret 2024. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menerangkan pemberlakuan sementara relaksasi HET beras premium ini diimplementasikan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen.
"Setelah kami mencermati kondisi ketersediaan, pasokan, dan harga beras premium di pasar tradisional maupun retail modern, relaksasi ini perlu dilaksanakan agar masyarakat bisa lebih nyaman dalam menjalankan ibadah di bulan puasa dan tidak kesulitan memperoleh akses pembelian beras di pasar," terang Arief.
Arief juga menegaskan bahwa seiring tibanya panen raya harus diupayakan penyerapan gabah/beras secara optimal. Keterlibatan berbagai stakeholder seperti kementerian/lembaga terkait, BUMN pangan, Perum Bulog, penggiling padi, pelaku usaha pangan, private sector, hingga Satgas Pangan Polri sangat diperlukan dalam memastikan produksi petani dalam negeri dapat terserap dengan baik.
Menurutnya, eskalasi panen menjadi krusial untuk memastikan harga di tingkat petani tidak jatuh. "Disinilah peran pemerintah untuk menjaga hasil petani yang berlimpah nanti, sehingga kita lakukan penyerapan khususnya komoditas padi sesuai harga acuan pembelian yang ditetapkan. Yang menjadi perhatian kita adalah keseimbangan harga baik di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen terjaga," pungkasnya. (R02)
Listrik Indonesia
