SELATPANJANG (RIAUSKY.COM) - APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 mendatang diprediksi hanya berkisar Rp 1,1 triliun. Menyikapi keterbatasan anggaran pembangunan di daerah ini, maka diusulkan kenaikan Pajak Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3).
"Perekonomian nasional yang belum stabil masih akan berdampak pada APBD Kepulauan Meranti tahun 2017. Saya memprediksi APBD tahun depan tidak lebih dari Rp 1,1 triliun," kata Bupati Irwan Nasir, saat Musrenbang tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti, belum lama ini.
Atas kondisi itu, ungkapnya, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan cara penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3).
"PBB P3 meski dikelola pusat, kita sudah koordinasi agar ditambah mengingat perusahaan di sektor itu sudah banyak mengambil manfaat dari kegiatan operasionalnya di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Bupati Irwan.
Sedangkan untuk PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan), yang bernilai dibawah Rp 50 ribu pertahun diusulkan untuk diberikan diskon. "Karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sangat tertekan," ujarnya.
Langkah lainnya, lanjut Bupati, dengan menarik sebanyak mungkin dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun Irwan menekankan agar usulan ke pusat dan provinsi itu benar-benar usulan prioritas yang membutuhkan anggaran besar sehingga bisa diakomodir.
"Kondisi APBN dan APBD Provinsi juga menurun. Dengan prinsip penganggaran money follow program, sekarang pemerintah pusat hanya mengakomodir program-program pembangunan infrastruktur yang benar-benar prioritas. Jadi tidak perlu banyak diusulkan, yang penting program prioritas yang manfaatnya besar untuk masyarakat dan sangat mungkin diakomodir," tegas Irwan. (R02/MCR)
Listrik Indonesia
.jpg)
